YLKI Minta Anies, Prabowo, dan Ganjar Berkomitmen Terapkan Cukai Minuman Berpemanis

Reporter

Antara

Editor

Agung Sedayu

Selasa, 12 Desember 2023 13:56 WIB

Puluhan massa dari organisasi CISDI bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi demo mendukung diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, dan risiko hipertensi sebesar 10 persen (Meng et al, 2021; Qin et al, 2021; Li et al, 2023). Mengadaptasi temuan World Bank (2020), penerapan cukai diprediksi meningkatkan harga dan mendorong reformulasi produk industri menjadi rendah gula sehingga menurunkan konsumsi MBDK. Penurunan konsumsi MBDK akan berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hingga penyakit jantung koroner. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengharapkan komitmen peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 dalam menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

"Untuk melindungi dan mewujudkan generasi emas yang dicita-citakan bangsa Indonesia, pada 2024 sudah diterapkan dan harus ada komitmen dari para calon presiden dan calon wakil presiden terhadap penerapannya nanti," kata Peneliti YLKI Rully Prayoga saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 11 Desember 2023.

Rully menjelaskan penerapan cukai tersebut dapat mencegah prevalensi atau tingkat penyebaran pada sebuah kasus penyakit, salah satunya diabetes pada anak dan remaja yang semakin tahun meningkat akibat konsumsi MBDK yang tidak terkendali.

"Ini yang menjadi perhatian kami dengan memberikan pemahaman terkait cukai itu dapat memberikan kesadaran kepada konsumen sehingga dapat mempengaruhi keputusan saat membeli," ujarnya.

Ia menjelaskan lebih rinci survei YLKI terhadap konsumsi berbagai minuman berpemanis di 10 kota di Indonesia pada konsumsi minuman kopi kemasan Jakarta sebesar 97,5 persen, Medan 96,3 persen, Bandar Lampung 91,3 persen, Surabaya dan Semarang 88,8 persen, Makassar 86,3 persen, Yogyakarta dan Kupang 82,5 persen, Bandung 78,8 persen, Balikpapan 72,5 persen.

Advertising
Advertising

Untuk Konsumsi minimum teh kemasan Jakarta sebesar 98,8 persen, Bandar Lampung 92,5 persen, Makassar 90 persen, Yogyakarta 82,5 persen, Medan 77,5 persen, Surabaya , Semarang, Kupang dan Balikpapan 73,8 persen, Bandung 55 persen.

Konsumsi minimum sari buah kemasan Lampung sebesar 81,3 persen, Jakarta 76,3 persen, Yogyakarta 75 persen, Makassar 70 persen, Semarang 68,8 persen, Kupang 65 persen, Balikpapan 61,3 persen, Bandung 56,3 persen, Medan 51,3 persen dan Surabaya 43,8 persen.

Sedangkan konsumsi minuman soda di Makassar sebesar 85 persen, Bandar Lampung 78,8 persen, Semarang 66,3 persen, Kupang 63,8 persen, Jakarta 61,3 persen, Yogyakarta 57,5 persen, Medan 53,8 persen, Surabaya 52,5 persen, Balikpapan 51,3 persen dan Bandung 31,3 persen. "Sudah dua tahun wacana penerapan cukai tersebut belum terealisasi, dengan tingginya angka tersebut perlu disegerakan pengenaan cukai MBDK diterapkan di Indonesia," ujarnya.

Selain itu, Rully mengharapkan dengan adanya penerapan cukai MBDK dapat membantu masyarakat terhindar dari penyakit diabetes melitus yang mengakibatkan peningkatan obesitas dari mengkonsumsi minuman berpemanis tersebut. "Konsumsi MBDK jangka panjang sangat berdampak terhadap kesehatan secara keseluruhan," katanya.

Pemilihan presiden yang akan digelar pada tahun depan bakal diikuti oleh tiga pasangan. Pasangan nomor urut 1 adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Pasangan nomor dua adalah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan pasangan nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pilihan Editor: Ganjar Terima Masukan Apindo: Penegakan Hukum Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Seperti Singapura

Berita terkait

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

7 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

10 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

Gibran Bikin Kaget PM Qatar saat Dikenalkan sebagai Wapres: Dia Begitu Muda

11 jam lalu

Gibran Bikin Kaget PM Qatar saat Dikenalkan sebagai Wapres: Dia Begitu Muda

Momen itu terjadi saat Gibran bertemu Mohammed bin Abdulrahman mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana Amiri Diwan, Doha, pada Rabu.

Baca Selengkapnya

Masih Rahasiakan Nama Bakal Calon Wali Kota Solo, Gerindra: Kalau Disebutkan, yang Lain Patah Hati

11 jam lalu

Masih Rahasiakan Nama Bakal Calon Wali Kota Solo, Gerindra: Kalau Disebutkan, yang Lain Patah Hati

Ketua DPD Gerindra Jateng memastikan mereka telah mengantongi nama calon untuk ikut Pilkada 2024 di 25 kabupaten/kota dari internal partai.

Baca Selengkapnya

Prabowo Kunjungi Korban Banjir di Sumbar usai Lawatan Luar Negeri

14 jam lalu

Prabowo Kunjungi Korban Banjir di Sumbar usai Lawatan Luar Negeri

Prabowo mengunjungi korban banjir Sumbar seusai lawatannya dari Qatar dan Uni Emirat Arab. Ia menyatakan turut berduka cita atas musibah itu.

Baca Selengkapnya

Prabowo Klaim Tak Bakal Pimpin Negara dengan Gaya Militer: Itu Tidak Relevan

15 jam lalu

Prabowo Klaim Tak Bakal Pimpin Negara dengan Gaya Militer: Itu Tidak Relevan

Prabowo mengatakan, pengalamannya di militer tak akan memengaruhi kebijakan di pemerintahan yang bakal dia pimpin.

Baca Selengkapnya

Baleg Sepakati Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR

15 jam lalu

Baleg Sepakati Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR

Awiek mengatakan seluruh perubahan yang terdapat dalam draft RUU Kementerian Negara telah diputuskan melalui musyawarah mufakat.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

17 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Soal Dana Makan Siang Gratis, Prabowo Bicara Pengurangan Anggaran Program Tak Penting

18 jam lalu

Soal Dana Makan Siang Gratis, Prabowo Bicara Pengurangan Anggaran Program Tak Penting

Refocusing anggaran, kata Prabowo, merupakan salah satu strategi yang akan dilakukan agar dapat merealisasikan programnya.

Baca Selengkapnya

Setelah Sebut Orang Toxic, Luhut Kini Sarankan Prabowo Pilih Menteri dengan Rekam Jejak Bagus

19 jam lalu

Setelah Sebut Orang Toxic, Luhut Kini Sarankan Prabowo Pilih Menteri dengan Rekam Jejak Bagus

Setelah minta Prabowo tidak membawa orang 'toxic' atau bermasalah ke dalam kabinetnya, Luhut menyinggung soal track record calon anggota kabinet.

Baca Selengkapnya