TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk menaikkan tunjangan kinerja atau tukin pegawainya.

"Ada aspirasi dari teman-teman DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Kementerian Investasi," kata Bahlil dalam Rakornas Investasi Tahun 2023 pada Kamis, 7 Desember di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Bahlil melanjutkan, pegawai DPMPTSP dan Kementerian Investasi berterima kasih karena Jokowi telah memberikan dana alokasi khusus atau DAK. Tapi, kesejahteraan masih kurang.

"Mereka ini di depan saya, kata mereka 'kenapa kementerian lain yang tukang menerima pajak tukinnya tinggi," tutur Bahlil.

Padahal, menurut Bahlil, kementerian tersebut tinggal memetik pajak. Jika pohon dan buah tidak dibawa masuk ke dalam negeri, maka tidak bisa dipetik.

"Kemudian mereka bilang ke saya 'yang tukang petik kan enggak pernah tahu bagaimana susahnya merayu orang masuk'," ujar Bahlil.

Sebelumnya pada awal November lalu, Bahlil juga sempat menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Bahlil juga meminta tukin jajarannya dinaikkan.

Sementara itu, sepanjang Januari hingga September 2023 Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi telah mencapai Rp 1.053,1 triliun atau telah mencapai 75,2 persen dari target yang ditetapkan Jokowi sebesar Rp 1.400 triliun. Realisasi ini telah menyerap sebanyak 1.365.648 tenaga kerja Indonesia.

Capaian tersebut tumbuh 18,0 persen secara tahunan. Rinciannya, realisasi penanaman modal asing atau PMA sebesar Rp 559,6 triliun (53,1 persen) dan realisasi penanaman modal dalam negeri atau PMDN sebesar Rp 493,5 triliun (46,9 persen).

Pilihan Editor: PLN Gandeng ACWA Power Bangun PLTS Terapung di Singkarak dan Saguling