TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong menanggapi soal dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 dalam sistem Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia mengaku sudah melakukan beberapa upaya.

“Jadi soal kebocoran data, beberapa waktu setelah kita mendapatkan informasi adanya kebocoran DPT, maka kominfo bersurat secara elektronik kepada KPU untuk meminta klarifikasi,” ujar Usman ketika ditemui di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin, 4 Desember 2023.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Kominfo sudah sesuai dengan peraturan dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). “Nah KPU itu mestinya memberikan klarifikasi dalam waktu 3x24 jam, nanti saya cek apakah sudah ada klarifikasi dari KPU kepada Kominfo,” tuturnya.

Bersamaan dengan hal tersebut, kata Usman, Kominfo telah melakukan penelusuran tentang dugaan kebocoran data tersebut. Dirinya pun mengaku bahwa penemuan sementara menunjukkan adanya kemiripan data yang beredar di ruang publik dengan data yang ada di website KPU.

“Komindo juga sudah berkoordinasi dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), kemudian dengan Polri, dengan KPU sendiri, untuk bagaimana kita menghindari hal ini terjadi lagi di masa depan, baik terkait dengan pemilu maupun dengan penyelenggara sistem elektronik lainnya,” kata Usman.

Selain itu, Usman mengatakan pihaknya sudah menyampaikan kepada Komisi I DPR RI, terkait langkah-langkah yang sudah diambil oleh Kominfo dalam menyikapi dugaan kebocoran DPT.

Adapun sebelumnya, data DPT diduga bocor dan diperjualbelikan di forum daring. Akun anonim Jimbo mengunggah 252 juta data DPT yang diklaim berasal dari situs web KPU. Data pribadi yang bocor meliputi NIK, Nomor KK, nama lengkap, jenis kelamin, dan lain-lain.

DEFARA DHANYA | ANANDA RIDHO SULISTYA

Pilihan Editor: Mengenang Doni Monardo, Pernah Mencetuskan Program Citarum Harum Atasi Pencemaran Sungai