TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono mengatakan proyek IKN bukan sekadar keinginan pemerintah dalam satu era. Ia berujar, beberapa presiden sebelum Joko Widodo alias Jokowi sudah memulai diskusi pemindahan ibu kota dari Jakarta.

Misalnya, Presiden Sukarno yang berencana mewacanakan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya. Kemudian, Presiden Soeharto yang mewacanakan Jonggol sebagai pilihan ibu kota baru.

"Di era Presiden Jokowi, cita-cita Ibu Kota Nusantara yang bukan hanya untuk administrasi tapi juga ditargetkan jadi penggerak ekonomi, diwujudkan dengan UU Nomor 22 Tahun 2023," kata Agung dalam acara Roadshow Peluang Investasi IKN di Jakarta pada Jumat, 1 Desember 2023.

Setelah ada regulasi, proyek IKN secara fisik pun berjalan. Pemerintah pun sudah mennganggarkan dana Rp 35 triliun dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Bahkan, kata Agung, ada alokasi tambahan sekitar Rp 45 triliun.

"Ini komitmen nyata pemerintah untuk mewujudkan cita-cita founding father kita," ujar Agung. "Kalau ditanya ke mana arah IKN, kami tegaskan IKN tegak lurus dengan UU dan konstitusi," ujarnya.

Lebih lanjut, Agung mengatakan proyek juga tidak hanya menggandalkan duit negara sepenuhnya. Namun, disokong dana dari penanaman modal swasta. Bahkan, ia mengklaim porsi investasi yang masuk sudah sejajar dengan APBN.

"APBN dalam catatan kami sudah Rp 35 triliun. Investasi yang sudah komitmen groundbreaking juga RRp 35 triliun. Jadi, setara," kata Agung.

Pilihan editor: Proyek IKN Ditolak Anies, Otorita IKN: Kami Ikut Undang-Undang dan Konstitusi