TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono buka suara penolakan calon presiden Anies Baswedan terhadap proyek IKN. Sebelumnya, Anies menyampaikan bakal mengkaji ulang regulasi penetapan IKN jika terpilih menjadi presiden.
"Kami ikut UU (undang-undang) dan konstitusi," ujar Agung ketika ditemui di sela acara Roadshow Peluang Investasi IKN di Jakarta pada Jumat, 1 Desember 2023.
Agung sempat mengatakan IKN tegak lurus dengan UU IKN dan konstitusi. Seperti diketahui, pemerintah tahun lalu menerbitkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Beleid itu kemudian direvisi dan disahkan menjadi UU pada Selasa, 3 Oktober 2023 lalu.
UU tersebut pun menepis kekhawatiran soal kelanjutan proyek IKN jika terjadi pergantian pemimpin. "Kan, itu undang-undang," ujarnya.
Kendati demikian, Agung tidak mau berkomentar banyak soal penolakan kontestan Pilpres 2024 tersebut terhadap IKN. Menurutnya, hal itu menjadi bagian dari demokrasi dan politik. "Kami tidak bisa mempengaruhi," ucap Agung.
Rencana pengkajian ulang UU IKN disampaikan Anies Baswedan ketika mengikuti serangkaian diskusi Desak Anies di Kota Bandung, Jawa Barat. "Kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta. Dan menurut undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul? Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kami akan kaji ulang itu semua," kata Anies, Rabu, 29 November 2023.
Ia menyoroti anggaran yang begitu besar untuk IKN. Anies mengklaim dana sebesar Rp 460 triliun dapat dimanfaatkan ke sektor lainnya, mulai dari kesehatan sampai kesejahteraan rakyat, misalnya membangun Puskesmas. Termasuk untuk mengangkat kesejahteraan jutaan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), polisi, tentara.
Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan bagian dari koalisi pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar malah secara gamblang menyampaikan penolakannya terhadap IKN. Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Syaikhu mengatakan jika PKS menang akan mempertahankan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia.
"Lalu bagaimana yang sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara, tetap, itu akan kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi," kata Syaikhu di Depok, Minggu, 26 November 2023. "Tentu dengan konsep green economy, karena di sana adalah paru-paru Indonesia dan juga diakui sebagai paru-paru dunia."
RIRI RAHAYU | TIKA AYU | RICKY JULIANSYAH
Pilihan Editor: Bahlil Gencar Promosi kan Hilirisasi Industri RI dan Investasi IKN di Cina
