TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) Kementerian Koperasi dan UKM Koko Haryono buka suara soal pemboikotan produk terafiliasi Israel oleh masyarakat Indonesia. Seperti diketahui, aksi pemboikotan dilakukan menyusul serangan militer Israel ke wilayah Gaza yang berlangsung sejak Oktober 2023 lalu.

"Bagi UMKM (usaha mikro kecil menengah), akan jadi peluang tersendiri," kata Koko ketika ditemui di Gedung Smesco Jakarta, Rabu, 29 November 2023.

"Walaupun kita tidak bisa benarkan di atas kesulitan orang kita bisa ambil keuntungan, ya. Tapi kita bisa mengisi kekosongan itu untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat."

Terlebih, kata Koko, banyak pelaku UMKM yang menjalankan usaha di sektor yang diboikot. Misalnya, kuliner ayam ataupun air mineral.

Kendati begitu, Koko menuturkan kementeriannya tidak memiliki program spesifik untuk mendorong UMKM mengisi kekosongan produk yang terdampak pemboikotan. "Ada supply and demand, tentu masyarakat berhak memilih produk yang akan dibeli," ujarnya.

Ihwal boikot ini, sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. MUI merekomendasikan umat Islam untuk menghindari transaksi produk yang terafiliasi Israel atau mendukung agresi Israel di Palestina.

MUI juga meminta agar pemerintah mengambil langkah tegas dalam membantu perjuangan Palestina. Langkah itu berupa diplomasi di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) maupun kepada negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Tujuannya agar menekan Israel menghentikan agresinya. Diplomasi itu juga untuk mendorong PBB memberikan sanksi kepada Israel.

“Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafilitasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh pada Sabtu, 11 November 2023 melalui keputusan resmi.

RIRI RAHAYU | MOH. KHORY ALFARIZI

Pilihan Editor: Terpopuler: Investor Mulai Bertanya-tanya Siapa Pengganti Menkeu Sri Mulyani, KAI Tambah 34 Kereta Api Jarak Jauh