TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menjelaskan mengenai kemungkinan investor ragu berinvestasi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Salah satu kemungkinan asal keraguan investor datang usai salah satu partai pengusung calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yakniPartai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengatakan akan mempertahankan ibu kota negara di DKI Jakarta jika menang pemilihan presiden (Pilpres 2024).

“Ya itu musti kami yakinkan,” ujar Shinta di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Selasa, 28 November 2023.

Pasalnya, kata dia, seperti diketahui, pelaku usaha domestik juga ada yang berinvestasi untuk proyek IKN. Sehingga, salah satu tugas Apindo adalah memastikan agar pembangunan ibu kota negara baru bisa tetap bergulir.

Selain itu, Shinta berujar, pembangunan IKN juga sudah memiliki dasar hukum yang jelas yakni Undang-Undang IKN. Menurut dia, Indonesia merupakan negara hukum, sehingga tidak bisa sembarangan asal mengubah aturan yang sudah ada.

“Kami punya keyakinan karena ada dasar hukumnya jelas dan itu nggak bisa asal diubah,” tutur Shinta.

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan jika PKS menang pemilihan umum atau pemilu 2024, maka partainya akan mempertahankan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Pernyataan itu disampaikan Syaikhu dalam Kick off Kampanye Nasional PKS yang diselenggarakan di Depok, Jawa Barat, pada Ahad, 26 November 2023.

PKS, kata dia, siap menyongsong kemenangan di 2024 dengan politik gagasan. Salah satu gagasannya adalah Jakarta Tetap Ibukota Negara. "Tentu politik gagasan ini bukan baru dimulai hari ini, tapi sudah dimulai sejak kita mulai inisiasi pada pemilu 2019," tutur Syaikhu.

Ahmad Syaikhu mengatakan PKS sejak awal memang menolak Pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN. Penolakan tersebut, kata dia, dilandasi dari aspirasi akademisi dan mayoritas suara publik. "Salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)," ucap Syaikhu. "PKS memandang bahwa Jakarta Tetap Layak Sebagai Ibu Kota Negara.”

Terkait pembangunan IKN yang masih berjalan, Ahmad Syaikhu mengatakan nantinya IKN akan dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi dengan konsep green economy. "Lalu bagaimana yang sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara, tetap, itu akan kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi," katanya.

Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan juga mengkritik proyek IKN di Kalimantan Timur yang sedang dibangun Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Hal itu disampaikan Anies Baswedan dalam beberapa kesempatan. Teranyar, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut pembangunan IKN justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru.

“Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan baru. Mengapa? Karena itu menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah di sekitarnya,” kata Anies Baswedan menjawab pertanyaan dari salah satu panelis dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, 22 November 2023.

Apabila pemerintah ingin mewujudkan pemerataan, kata dia, mestinya pembangunan dilakukan di semua daerah di Indonesia. Sedangkan dalam kasus IKN, pembangunan hanya dilakukan di satu kota. Sehingga antara tujuan dengan pelaksanaannya tak sinkron.

Jika hendak meratakan ekonomi, menurut Anies Baswedan, mestinya pemerintah membangun kota kecil di seluruh Indonesia menjadi menengah dan menengah menjadi besar. “Bukan membangun satu kota di tengah hutan. Ini menjadi masalah dan akan menimbulkan ketimpangan baru,” ujarnya.

Dalam visi-misinya pun, Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar, juga tidak menyebutkan program pembangunan IKN. Penelusuran Tempo dalam dokumen visi misi Anies-Amin bertajuk ‘Indonesia Adil Makmur untuk Semua’, dari 140 halaman dokumen itu, tidak ada kata kunci yang merujuk pada kata IKN Nusantara. Pada bagian agenda strategis di Pulau Kalimantan, pasangan ini juga sama sekali tidak menyebut pembangunan IKN Nusantara.

MOH KHORY ALFARIZI | RIZKI DEWI AYU | TIM TEMPO

Pilihan Editor: Otorita IKN Ajak Calon Investor AS untuk Berinvestasi di Nusantara