Gabung TKN Prabowo-Gibran, Presiden Komisaris Krakatau Pipe Industries Anggawira Mundur

Senin, 27 November 2023 14:29 WIB

Bakal Calon Wakil Presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka (tengah) menerima berkas dukungan dari Ketua Umum DPP Repnas Anggawira (ketiga kanan), Dewan Pembina Repnas Bahlil Lahadalia (ketiga kiri) saat Deklarasi Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) di Kawasan SCBD, Jakarta, Minggu, 12 November 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Komisaris PT Krakatau Pipe Industries (KPI) Anggawira mengundurkan diri dari jabatannya. Dia menyebut akan fokus menjadi Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas), sekaligus Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Krakatau Pipe Industries adalah anak perusahaan dari badan usaha milik negara (BUMN) PT Krakatau Steel. PT KPI bergerak di bidang pembuatan pipa baja sejak 1972.

"Saya sudah melaporkan pengunduran diri saya ke Kementerian BUMN dan juga ke PT Krakatau Steel," ujar Anggawira dalam keterangan resmi yang diterima Tempo pada Senin, 27 November 2023. "Sehingga saat ini saya fokus untuk mengawal kemenangan pak Prabowo dan mas Gibran di Pilpres 2024 nanti."

Anggawira menuturkan, pengunduran dirinya adalah bentuk kepatuhannya terhadap peraturan yang berlaku. Dia juga khawatir jabatannya di PT KPI akan menyebabkan masalah.

"Sebagai anak muda, kami tentu taat aturan dan mengikuti juga arahan dari pak Prabowo agar menghindari rangkap jabatan yang berpotensi adanya konflik kepentingan," kata Anggawira.

Advertising
Advertising

Dia melanjutkan, dirinya tidak khawatir nantinya akan kehilangan pemasukan mikiaran rupiah jika meninggalkan jabatan sebagai Presiden Komisaris PT KPI. Selain sebagai Ketua Umum DPP Repnas, Anggawira juga mengemban tugas sebagai Wakil Komandan Tim Pemilih Muda (Fanta) di TKN Prabowo-Gibran.

Dalam Tim Fanta, Anggawira bertugas untuk mengelola pemilih muda. Selain Anggawira, Tim Fanta juga diisi oleh tokoh-tokoh muda di antaranya Arief Muhammad ataupun Reza Arap.

Staf Khusus III Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) , Arya Sinulingga, mengatakan Komisaris BUMN yang terlibat kampanye dalam pemilihan umum atau Pemilu 2024 harus mundur dari jabatannya.

Arya menuturkan, sesuai ketentuan, Komisaris maupun Direksi BUMN tidak boleh terlibat dalam tim kampanye. Larangan keterlibatan itu berlaku untuk pemilihan presiden, kepala daerah maupun legislatif.

"Jadi, kita harapkan mereka mundur," kata Arya saat ditemui usai acara Peresmian Vending Machine UMKM di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat pada Senin. "Ya kalau enggak mundur, kita mundur kan lah."

Dia mengungkapkan, belum menghitung berapa banyak Komisaris BUMN yang mundur dari jabatannya karena menjadi tim kampanye. Tapi, ada beberapa nama-nama yang sudah mengajukan pengunduran diri dari Komisaris BUMN.

"Ada Arief Rosyid, Andi Gani Nena Wea, ada beberapa lagi yang lain. Budiman Sudjatmiko juga," tutur Arya.

Pilihan Editor: Alasan Anies Baswedan dan PKS Tidak Setuju Proyek IKN




Berita terkait

Reaksi Internal KIM Soal Peringatan Prabowo agar Pihak yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu

40 menit lalu

Reaksi Internal KIM Soal Peringatan Prabowo agar Pihak yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu

Zulhas menceritakan bagaimana Prabowo bersama tim dan koalisinya secara gigih bertarung dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Isu Raffi Ahmad Berpeluang Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

12 jam lalu

Isu Raffi Ahmad Berpeluang Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sejumlah tokoh baik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ataupun pendukung disebut-sebut berpeluang jadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran nanti.

Baca Selengkapnya

Sindiran Sukarno Bukan Milik Satu Partai Bisa jadi Batu Sandungan Pertemuan Prabowo dan Megawati

12 jam lalu

Sindiran Sukarno Bukan Milik Satu Partai Bisa jadi Batu Sandungan Pertemuan Prabowo dan Megawati

Pernyataan Prabowo bisa menjadi hambatan psikologi politik yang serius di kemudian hari, untuk menjalin hubungan dengan Megawati.

Baca Selengkapnya

Wacana Pembentukan Kementerian Baru Prabowo, Pengamat: Jika Kabinet Gemuk, Anggaran akan Gemoy

13 jam lalu

Wacana Pembentukan Kementerian Baru Prabowo, Pengamat: Jika Kabinet Gemuk, Anggaran akan Gemoy

Wacana pembentukan kementerian baru di pemerintahan Prabowo-Gibran menuai kritik karena dianggap boros anggaran.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sesumbar Sejahterakan Indonesia dalam 4 Tahun, Ini Catatan Janjinya Saat Kampanye Pilpres 2024

14 jam lalu

Prabowo Sesumbar Sejahterakan Indonesia dalam 4 Tahun, Ini Catatan Janjinya Saat Kampanye Pilpres 2024

Prabowo mengatakan dirinya hanya butuh 3-4 tahun untuk menyejahterakan Indonesia. Ini janji Prabowo-Gibran saat kampanye pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kata Pengamat soal Prabowo Sebut Ada Partai Klaim Miliki Bung Karno

14 jam lalu

Kata Pengamat soal Prabowo Sebut Ada Partai Klaim Miliki Bung Karno

Pengamat Politik Ujang Komarudin tidak melihat pernyataan Prabowo terkait Bung Karno milik satu partai sebagai sindiran terhadap PDIP.

Baca Selengkapnya

Ketum Golkar soal Jatah Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran: Tunggu Tanggal Mainnya

14 jam lalu

Ketum Golkar soal Jatah Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran: Tunggu Tanggal Mainnya

Airlangga Hartarto meminta semua pihak menunggu proses pembentukkan kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

14 jam lalu

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

PPP menyinggung pengalaman Prabowo di luar pemerintahan sebagai oposisi selama 10 tahun.

Baca Selengkapnya

PKS Soal Rencana Penambahan Kementerian: Jangan Sampai Uang Habis untuk Gaji Karyawan

16 jam lalu

PKS Soal Rencana Penambahan Kementerian: Jangan Sampai Uang Habis untuk Gaji Karyawan

Respons PKS soal rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin menambah jumlah kementerian.

Baca Selengkapnya

PPP Tak Sepakat Pernyataan Prabowo Minta Pihak yang Ogah Kerja Sama Jangan Ganggu

16 jam lalu

PPP Tak Sepakat Pernyataan Prabowo Minta Pihak yang Ogah Kerja Sama Jangan Ganggu

Respons PPP soal pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto yang meminta pihak yang tak mau kerjasama agar tidak menganggu pemerintahan mendatang.

Baca Selengkapnya