Kemenkeu: Pengelolaan Barang Milik Negara Tak Sebatas Dukung Pelayanan Publik

Kamis, 23 November 2023 07:41 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menetri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. Target defisit APBN tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan target pada 2023 sebesar 2,84 persen. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban menjelaskan, peran penting pengelolaan barang milik negara tidak hanya sebatas pada tugas dan fungsi dalam mendukung pelayanan publik. Menurut dia, besaran nilai barang milik negara juga menjadi komponen penentu opini laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP).

“Juga menjadi dasar penerbitan sukuk sebagai sumber pembiayaan alternatif,” ujar dia dalam acara Anugerah Reksa Bandha yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Kemenkeu RI, Rabu, 22 November 2023.

Oleh karena itu, kata Rionald, barang milik negara perlu juga diimbangi dengan kawasan dan pengendalian sebagai penentu quality spending (belanja yang berkualitas). Sesuai dinamika manajemen aset global.

Selain itu, pengelola dan penggunaan barang milik negara juga saat ini tidak hanya harus memastikan digunakan dengan tertib administrasi fisik maupun hukum. Tapi perlu juga mempertimbangkan kemungkinan pemanfaatan sebagai sumber pendapatan serta bagaimana efisiensi biaya dapat diterapkan.

“Selain pengelolaan barang milik negara, tugas DJKN juga memiliki peran dan fungsi khususnya dalam pembangunan ekonomi nasional,” ucap Rionald.

Advertising
Advertising

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tugas DJKN tidak hanya mengelola aset kekayaan negara. Tapi juga memiliki tugas penting yaitu mengelola peranan lelang di dalam keseluruhan konteks kekayaan negara.

Menurut Sri Mulyani, lelang adalah salah satu instrumen yang mampu menggerakkan ekonomi Indonesia. “Dengan meningkatkan potensi nilai dari barang melalui lelang maka kami bisa tahu penawaran untuk bisa mendapatkan nilai terbaik,” ujar dia dalam acara Anugerah Reksa Bandha yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Kemenkeu RI, Rabu, 22 November 2023.

DJKN, bendahara negara menjelaskan, juga telah memanfaatkan instrumen dan infrastruktur lelang untuk aspek pemasaran usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sehingga UMKM tidak terbatas pemasarannya hanya di daerahnya atau melalui platform digital, tapi juga bisa melalui lelang yang manfaatnya positif.

“Saya berterima kasih, ini salah satu upaya kreatif menggunakan lelang,” ucap Sri Mulyani.

Pilihan Editor: Bocoran Menpan RB soal Insentif ASN ke IKN: Diprioritaskan untuk yang Pertama Pindah



Berita terkait

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

12 jam lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

13 jam lalu

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

Sejumlah nama besar masuk dalam bursa calon menteri keuangan untuk kabinet Prabowo-Gibran. Dua sosok dinilai cukup kuat

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

21 jam lalu

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

Kepala Bea Cukai Purwakarta Effendy Rahmady dituduh melaporkan hartanya dengan tidak benar dalam LHKPN. Apa yang membuatnya diberhentikan Kemenkeu?

Baca Selengkapnya

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

1 hari lalu

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

1 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

1 hari lalu

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

1 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan Bea Cukai di era pesatnya perkembangan teknologi.

Baca Selengkapnya

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

2 hari lalu

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

Chatib Basri menilai konflik yang terus-menerus di Timur Tengah berpotensi membuat defisit APBN hingga Rp 300 triliun.

Baca Selengkapnya

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

2 hari lalu

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Bertemu SBY, Jusuf Kalla dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ini yang Dibahas

2 hari lalu

Sri Mulyani Bertemu SBY, Jusuf Kalla dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ini yang Dibahas

Sri Mulyani mengungkapkan pertemuannya dengan SBY membahas berbagai hal

Baca Selengkapnya