Chatib Basri Ramal Investor Masih Wait and See Usai Pemilu 2024, Sampai Kapan?

Rabu, 22 November 2023 19:07 WIB

Chatib Basri. TEMPO/Dwianto Wibowo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan periode 2013-2014 Chatib Basri memprediksi investor masih akan menunggu dan melihat situasi alias wait and see meskipun pemilihan umum atau Pemilu 2024 telah usai. Sampai kapan investor bakal wait and see?

"Sejak Februari (Pemilu 2024) sampai dengan Oktober 2024, saya kira proses investasi bukan terganggu, tapi wait and see," kata Chatib Basri dalam Bank BTPN Economic Outlook 2023 di Jakarta Pusat pada Rabu, 22 November 2023.

Perilaku wait and see investor itu, menurut dia, lebih disebabkan oleh penyesuaian atau adjustment di dalam pemerintahan baru. Chatib menyebut, ini terjadi di setiap pemerintahan baru.

"Jadi akan ada mungkin orang-orang baru atau birokrasi baru," ucap ekonom senior Universitas Indonesia (UI) ini.

Chatib Basri mencontohkan, misal birokrat harus membuat keputusan tapi harus menunggu menteri baru. Contoh lain, kementerian baru belum memiliki budget atau anggaran sehingga harus berkoordinasi dengan DPR RI.

Advertising
Advertising

Menurut Chatib Basri, hal-hal tersebut lah yang akan dilihat oleh investor. "Sehingga kita akan punya waktu sekitar 9 bulan wait and see dan itu selalu terjadi."

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu tak menampik bahwa tahun politik 2024 akan menimbulkan ketidakpastian bagi perekonomian Indonesia.

Febrio mengakui, banyak analis yang mengatakan pada masa Pemilu biasanya invetasi akan melambat karena investor wait and see. Tapi di sisi lain, menurut dia, konsumsi biasanya tinggi karena aktivitas politik ini melibatkan jutaan orang.

“Ada banyak kegiatan, itu bahkan disebut pesta demokrasi,” ujar Febrio dalam konferensi pers di Aula Gedung RM Notohamiprodjo, Kemenkeu, Jakarta Pusat, pada Rabu, 31 Mei 2023.

AMELIA RAHIMA SARI | MOH. KHORY ALFARIZI

Piliham Editor: Kementerian Perindustrian Beri Penjelasan Kelanjutan Mesin Motor BBM yang Dikonversi jadi Motor Listrik

Berita terkait

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

5 jam lalu

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

Nasdem menyatakan penambahan kementerian melalui revisi UU Kementerian Negara menciptakan partisipasi publik.

Baca Selengkapnya

Wacana Penambahan Kementerian, Peneliti LP3ES Sebut Justru Perlu Dibatasi

16 jam lalu

Wacana Penambahan Kementerian, Peneliti LP3ES Sebut Justru Perlu Dibatasi

Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto, mengatakan seharusnya jumlah kementerian justru harus dibatasi, bukan ditambah.

Baca Selengkapnya

Berkas Kasus Bendesa Adat Bali Diduga Peras Pengusaha Rp10 Miliar Dilimpahkan ke Pengadilan

17 jam lalu

Berkas Kasus Bendesa Adat Bali Diduga Peras Pengusaha Rp10 Miliar Dilimpahkan ke Pengadilan

Bendesa Adat Berawa Ketut Riana diduga memeras pengusaha yang membutuhkan rekomendasi perizinan investasi

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

18 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

1 hari lalu

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

Penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran harus mempertimbangkan kemampuan fiskal karena bakal membebani anggaran.

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

1 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

2 hari lalu

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

2 hari lalu

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan pers usai pertemuan, menjelaskan, Jokowi dan Hurley misalnya mebahas upaya menggiatkan pengajaran bahasa di masing-masing negara.

Baca Selengkapnya