Insentif Motor Listrik akan Berlanjut Tahun Depan, Berapa Nilainya?

Jumat, 10 November 2023 14:08 WIB

Modal KTP Bisa Dapat Insentif Motor Listrik, Ekonom: Tidak Boleh Terjadi Penerima Ganda

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana akan melanjutkan program insentif untuk kendaraan listrik atau electric vehicle (ev) khususnya untuk pembelian motor listrik.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, mengatakan besaran insentif kendaraan listrik tahun depan masih akan sama dengan jumlah insentif pada tahun ini.

“Saat ini sih sampai tahun 2024 akan mirip ya untuk motor, paling tidak untuk motor listrik baru Rp 7 juta. Nanti kami lihat lagi,” ujar Rachmat dalam sela-sela FGD di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta pada Jumat, 10 November 2023.

Namun, Rachmat mencermati bahwa masyarakat lebih meminati program konversi motor listrik dibandingkan membeli motor baru. Padahal, biaya konversi terhitung lebih mahal dibandingkan membeli motor listrik baru.

Dia mengatakan pihaknya sedang mengevaluasi dana konversi motor listrik untuk tahun depan. Menurutnya, insentif Rp 7 juta belum cukup untuk menarik minat masyarakat. “Nanti kita lihat lagi apa yang bisa dilakukan (untuk konversi), kendalanya sedikit berbeda dengan motor listrik baru. Untuk konversi sendiri nilainya cukup besar, kalau di-support Rp 7 juta, orang juga masih mikir,” tuturnya.

Advertising
Advertising

Meski tidak secara jelas menyatakan insentif untuk konversi motor listrik akan naik, Rachmat mengatakan, pihaknya akan mengusahakan agar masyarakat dapat mengonversi motornya dengan biaya minim meski tidak memiliki baterai. “Kita usahakan, kita lagi hitung, belum diputuskan tapi itu sesuatu yang lagi kita pertimbangkan,” kata dia.

Rachmat juga mengatakan pihaknya ke depan juga akan secara masif mensosialisasikan programnya. “Kita usahakan lah sebanyak mungkin bisa banyak yang konversi (kendaraan listrik),” ucap Rachmat.

Pilihan Editor: Ini Sikap Anies, Ganjar dan Prabowo soal Program Hilirisasi Jokowi

Berita terkait

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

11 jam lalu

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

Nasdem menyatakan penambahan kementerian melalui revisi UU Kementerian Negara menciptakan partisipasi publik.

Baca Selengkapnya

Wacana Penambahan Kementerian, Peneliti LP3ES Sebut Justru Perlu Dibatasi

22 jam lalu

Wacana Penambahan Kementerian, Peneliti LP3ES Sebut Justru Perlu Dibatasi

Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto, mengatakan seharusnya jumlah kementerian justru harus dibatasi, bukan ditambah.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

1 hari lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

2 hari lalu

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

3 hari lalu

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

Meski menyetujui revisi UU Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya, namun PDIP mesti memberikan catatan.

Baca Selengkapnya

Ketua Baleg Sebut DPR Tidak Akan Batasi Jumlah Kementerian, Asalkan...

3 hari lalu

Ketua Baleg Sebut DPR Tidak Akan Batasi Jumlah Kementerian, Asalkan...

DPR RI membahas revisi UU Kementerian Negara di tengah kabar presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menambah jumlah menteri di kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

4 hari lalu

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

Revisi UU Kementerian Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal bergulir di DPR ini jadi sorotan. Kenapa jadi sorotan?

Baca Selengkapnya

DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

4 hari lalu

DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan pembahasan revisi UU Kementerian Negara akan segera dibawa ke tingkat panitia kerja.

Baca Selengkapnya

DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Diusulkan Sesuai Kebutuhan Presiden

4 hari lalu

DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Diusulkan Sesuai Kebutuhan Presiden

Dalam usulan revisi itu, disebutkan bahwa jumlah kementerian diatur dalam pasal 15 UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya