Bulog Gagal Amankan 500 Ribu Ton Beras Impor, Buwas: Kapasitas Pelabuhan Kita Terbatas

Rabu, 8 November 2023 19:17 WIB

Dirut Perum Bulog Budi Waseso (tengah) bersama Kepala Bulog Divre Jabar Benhur Ngkaimi (kedua kanan) memeriksa ketersediaan beras di Gudang Bulog Cisaranten Kidul Sub Divre Bandung, Jawa Barat, Selasa 3 Maret 2020. Dalam sidak ketersediaan beras tersebut, Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, Perum Bulog menyediakan 1,7 juta ton beras untuk keperluan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri mendatang. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan, Bulog hanya berhasil mengontrak 1 juta ton beras impor. Artinya, terdapat 500 ribu ton beras impor yang tidak berhasil diamankan Bulog dari total 1,5 juga ton beras impor yang menjadi mandat Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dari total 1 juta yang berhasil dikontrak, terdapat 600 ribu ton beras impor yang akan datang di tahun ini, sedangkan sisanya, yaitu 400 ribu ton, akan datang di tahun depan.

"Yang datangnya tahun depan sisa dari 1 juta yang sudah kami kontrak hanya 400 ribu ton. Yang 500 ribu ton kan sudah hangus. Enggak bisa carry over, yang carry over hanya yang terkontrak tahun ini," kata Buwas dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 8 November 2023.

Buwas menyebut, alasan gagalnya Bulog mengamankan 500 ribu ton beras impor karena kapasitas pelabuhan yang terbatas. "Karena daya kemampuan bongkar kitai enggak mampu. Kan pelabuhan ini terbatas. Sekarang saja kalau bongkar 20 ribu ton baru bisa bongkar 6 hari. Sekarang banyak di pelabuhan kalau 6 hari, itu (500 ribu ton) terlalu banyak kan lama," kata Buwas.

Selain itu, Buwas juga tak memungkiri bahwa keputusan beberapa negara untuk membatasi ekspor beras mereka juga menjadi faktor lain gagalnya Bulog mengamankan 500 ribu beras impor.

Advertising
Advertising

Selanjutnya: Buwas menyebut, kontrak impor beras yang dilakukan Bulog....

<!--more-->

Buwas menyebut, kontrak impor beras yang dilakukan Bulog mempehitungkan kemampuan bongkar muat dan daya beli di masyarakat. "Kita kan memperhitungkan kontrak itu berkaitan dengan kemampuan bongkar muat, terus kemapuan kita membelinya juga selain harga dan kualitas," kata Buwas.

Sebelumnya, Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengungkapkan pemerintah telah sepakat menambah lagi beras impor sebanyak 1,5 juta ton. Pembukaan kembali keran impor beras dilakukan mengingat produksi beras di dalam negeri turun akibat fenomena kekeringan El Nino.

Arief mengatakan keputusan impor beras tambahan ini sudah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Izin impor beras ini, kata dia, juga sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan.

"Penambahan 1,5 juta ton berapapun yang bisa masuk untuk mem-backup lebih baik," kata Arief saat ditemui di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan pada Senin, 9 Oktober 2023.

Pilihan Editor: Anggota DPR Kritik Jokowi soal Pengereman Investor Asing di IKN, Begini Tanggapan Bahlil

Berita terkait

Serba-serbi Pertemuan Jokowi-Gus Miftah di Ponpes Ora Aji

21 menit lalu

Serba-serbi Pertemuan Jokowi-Gus Miftah di Ponpes Ora Aji

Presiden Jokowi menyambangi kediaman Gus Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji pada Kamis kemarin di Yogyakarta. Berikut serba-serbi pertemuan keduanya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Harga Kebutuhan Pokok Rendah di Pasar Dukuh Kupang Surabaya

23 menit lalu

Jokowi Sebut Harga Kebutuhan Pokok Rendah di Pasar Dukuh Kupang Surabaya

Jokowi terlihat berinteraksi dengan sejumlah pedagang di Pasar Dukuh Kupang Surabaya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Respons 6 Juta Data NPWP Diduga Bocor: Harus Dimitigasi

47 menit lalu

Jokowi Respons 6 Juta Data NPWP Diduga Bocor: Harus Dimitigasi

Presiden Jokowi merespons peretas Bjorka diduga membocorkan 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di dark web

Baca Selengkapnya

Tak Hadiri Penutupan PON, Jokowi Pilih Jadi Saksi Pernikahan Anak Khofifah

1 jam lalu

Tak Hadiri Penutupan PON, Jokowi Pilih Jadi Saksi Pernikahan Anak Khofifah

Jokowi mengatakan penutupan PON akan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Baca Selengkapnya

Mengapa Jokowi Tak Kunjung Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN?

1 jam lalu

Mengapa Jokowi Tak Kunjung Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN?

Jokowi mengatakan penandatanganan Keppres menunggu kesiapan ibu kota baru.

Baca Selengkapnya

Gaduh Ekspor Pasir Laut, Jokowi Klaim Hanya Mengekspor Sedimen: Ini Kritik Keras Pemerhati Lingkungan

1 jam lalu

Gaduh Ekspor Pasir Laut, Jokowi Klaim Hanya Mengekspor Sedimen: Ini Kritik Keras Pemerhati Lingkungan

Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membuka kembali ekspor pasir laut, melainkan hanya mengizinkan ekspor hasil sedimentasi.

Baca Selengkapnya

Data NPWP Bocor: Presiden Jokowi Sebut Soal Keteledoran, Sri Mulyani Minta DJP Mengevaluasi

2 jam lalu

Data NPWP Bocor: Presiden Jokowi Sebut Soal Keteledoran, Sri Mulyani Minta DJP Mengevaluasi

Tak tanggung-tanggung, di antara 6 juta data NPWP yang diretas, termasuk milik Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang, Sri Mulyani sampai Menko Airlangga.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Kisruh Munaslub Kadin Masalah Internal, Hamdan Zoelva: Pernyataan Bijak

2 jam lalu

Jokowi Sebut Kisruh Munaslub Kadin Masalah Internal, Hamdan Zoelva: Pernyataan Bijak

Hamdan Zoelva merespon tanggapan Jokowi soal Munaslub Kadin yang dianggap merupakan ranah internal, apa katanya?

Baca Selengkapnya

Kubu Anindya Bakrie Ungkit Keterlibatan Jokowi dan BIN dalam Muluskan Arsjad Rasjid Terpilih di Munas Kadin 2021

2 jam lalu

Kubu Anindya Bakrie Ungkit Keterlibatan Jokowi dan BIN dalam Muluskan Arsjad Rasjid Terpilih di Munas Kadin 2021

Mulyadi Jayabaya menyatakan terpilihnya Arsjad Rasjid dalam Munas Kadin 2021 tak lepas dari campur tangan istana.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ingin Hilirisasi Rumput Laut, Produk Turunannya Bisa jadi Bahan Bakar Pesawat

3 jam lalu

Jokowi Ingin Hilirisasi Rumput Laut, Produk Turunannya Bisa jadi Bahan Bakar Pesawat

Presiden Jokowi menginginkan hilirisasi sektor padat karya, seperti hilirisasi rumput laut, untuk mengerek nilai tambah ekonomi.

Baca Selengkapnya