TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menjelaskan mengenai insentif yang diberikan pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di sisa tahun 2023 ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh 4,94 persen year on year (YoY) pada triwulan III 2023.

“Terkait dengan insentif, yang jelas di sisi permintaan, kami berharap ada upaya yang lebih efektif untuk stabilisasi inflasi barang kebutuhan pokok masyarakat di pasar,” ujar Shinta saat dihubungi pada Senin, 6 November 2023.

Kontrol inflasi ini bisa dilakukan melalui operasi pasar yang memastikan kecukupan, kelancaran, dan tidak adanya manipulasi terhadap pasokan barang kebutuhan pokok yang merugikan daya beli. Shinta juga berharap agar pemerintah mempertimbangkan distribusi subsidi yang ditargetkan untuk menekan efek negatif inflasi harga barang kebutuhan pokok, khususnya bahan pangan.

“Ini sangat penting dilakukan hingga akhir tahun karena risiko kenaikan inflasi pangan dan barang kebutuhan pokok di masyarakat masih sangat tinggi,” ucap dia.

Di sisi pasokan, pengusaha juga mengimbau agar pemerintah bisa menciptakan penguatan nilai tukar agar affordability overhead cost (keterjangkauan biaya overhead) usaha bisa lebih ditingkatkan. Sehingga pelaku usaha tidak perlu mentransfer beban kenaikan overhead cost usaha karena pelemahan rupiah ke pasar—yang menciptakan kenaikan harga pasar.

Selanjutnya: Selain itu, Shinta juga menghimbau agar stabilitas....

<!--more-->

Selain itu, Shinta juga menghimbau agar stabilitas sosial-politik, keamanan dan ketertiban umum, supremasi hukum, serta kondusifitas iklim usaha/i nvestasi dapat terus dijaga. “Khususnya, sepanjang proses pemilihan umum (pemilu) hingga transisi kepemimpinan nanti selesai,” tutur Shinta.

Pemerintah juga diharapkan dapat menjalankan pemerintahan secara normal (tidak dormant/ lambat seakan-akan hanya menunggu pimpinan baru). Shina juga berharap pemerintah meningkatkan program fasilitasi investasi dan ekspor, serta terus meningkatkan konsistensi implementasi kebijakan reformasi struktural yang sudah ada di lapangan.

“Agar investasi, ekspansi usaha, ekspor, dan lain-lain bisa berjalan selancar san semudah mungkin untuk mendongkrak produktivitas/kinerja ekonomi yang lebih baik hingga akhir tahun,” kata Shinta.

Jurus Sri Mulyani genjot pertumbuhan ekonomi

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah menyiapkan paket kebijakan untuk melindungi daya beli dan menjaga stabilisasi ekonomi agar pertumbuhannya dapat kembali ke angka 5 persen pada kuartal IV 2023. Pemerintah, kata dia, menyiapkan sejumlah jurus berupa paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tersebut.

Pertama, bantuan langsung tunai atau BLT untuk 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk November dan Desember 2023. Kedua, tambahan bantuan 10 kilogram beras kepada 21,3 juta KPM untuk Desember 2023. Ketiga, pemberian PPN DTP (pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah) rumah harga di bawah Rp 5 miliar.

Selanjutnya: Keempat, insentif perumahan berupa bantuan untuk masyarakat....

<!--more-->

Keempat, insentif perumahan berupa bantuan untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR), yakni tanggungan biaya administrasi pemerintah Rp 4 juta per rumah sederhana, serta tambahan program rumah sejahtera terpadu untuk perbaikan rumah masyarakat miskin ini sebesar Rp 20 juta.

Dengan paket kebijakan tersebut, Sri Mulyani yakin bakal ada dorongan positif terhadap perekonomian nasional. "Kalau kuartal IV baseline-nya 5,06 persen outlook proyeksi kita, dengan banyaknya ketidakpastian itu bisa melemah ke 4,81 persen," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Senin, 6 November 2023.

Bendahara negara ini mengklaim, dengan adanya paket kebijakan yang bisa berjalan di kuartal III, pemerintah berharap bisa menambah dukungan terhadap ekonomi sebesar 0,2 persen. "Sehingga kita harapkan di kuartal IV pertumbuhan ekonomi bisa tetap dijaga di 5,01 persen," tutur Sri Mulyani.

Bila proyeksi tersebut dapat terwujud, kata Sri Mulyani, maka bisa diharapkan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 secara keseluruhan akan tetap stabil di angka 5,04 persen. "Kalau kemudian tidak diberikan dukungan bisa saja pertumbuhan (full year 2023) bisa turun menjadi 4,99 persen."

Selain itu, dengan adanya beragam insentif yang akan berlanjut hingga tahun depan, Sri Mulyani yakin perekonomian pada 2024 akan terus mengalami penguatan dan tetap stabil di angka 5,24 persen.

"Kemudian 2024, dengan adanya policy ini baik PPN DTP yang diberikan sampai akhir tahun, kita berharap menambah dukungan terhadap ekonomi 0,16 persen dan pertumbuhan full year tetap terjaga di atas 5,24 persen," kata Sri Mulyani.

MOH KHORY ALFARIZI | CAESAR AKBAR | YOHANES MAHARSO JOHARSOYO

Pilihan Editor: Aset Kripto Punya Siklus Volatile, Ekonom: Permintaan Tinggi Harga Naik Gila-gilaan, tapi...