Cara Buat NPWP Online Pribadi dan Persyaratannya

Selasa, 7 November 2023 13:36 WIB

Ondel-Ondel ikut serta saat acara Spectaxcular 2023 di MH Thamrin, Jakarta, Ahad, 6 Agustus 2023. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggelar acara Spectaxcular 2023 yang bertujuan untuk menyosialisasikan pajak, manfaatnya kepada masyarakat dan integrasi NIK sebagai NPWP. ANTARA/Asprilla Dwi Adha

TEMPO.CO, Jakarta - Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP adalah sebuah nomor identitas yang dipakai dalam dan sebagai sarana admnistrasi pada proses perpajakan di Indonesia. NPWP ini berfungsi sebagai tanda pengenal bagi masyarakat yang telah wajib pajak guna melaksanakan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak negara. Oleh karena itu, setiap orang yang telah memenuhi syarat, sebaiknya segera membuat NPWP.

Saat ini, membuat NPWP tidak perlu lagi mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), karena sudah bisa dilakukan secara online melalui ponsel. Selain mudah dan cepat, pembuatan NPWP online juga dilakukan tanpa biaya atau gratis. Meski begitu, tetap ada sejumlah dokumen dan data yang diperlukan dalam proses pembuatannya.

Lantas, bagaimana cara buat NPWP online dan persyaratannya untuk pribadi? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.


Persyaratan Buat NPWP Online Pribadi


Setiap orang yang memenuhi wajib pajak, harus memiliki NPWP untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam membayar pajak dan berkontribusi pada pembangunan negeri. Terlebih, kini Dirjen Pajak telah menyediakan layanan pembuatan NPWP secara online yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Selain itu, pajak juga tidak hanya ditujukan untuk Warga Negara Indonesia (WNI) saja. Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja atau memiliki bisnis di dalam wilayah Republik Indonesia juga dikenai tuntutan wajib pajak.

Advertising
Advertising

Terdapat sejumlah kelengkapan dokumen yang harus dipersiapkan sebelum membuat NPWP online sesuai dengan pekerjaan yang dijalani. Berikut rincian persyaratannya.

Berita terkait

Janji Pemerintahan Prabowo Beresi Sawit: dari Pengemplang Pajak Rp300 T sampai 2,5 Juta Ha Lahan Tanpa HGU

16 jam lalu

Janji Pemerintahan Prabowo Beresi Sawit: dari Pengemplang Pajak Rp300 T sampai 2,5 Juta Ha Lahan Tanpa HGU

Pemerintahan Prabowo menghadapi masalah sawit mulai dari isu deforestasi, perkebunan tidak bayar pajak Rp300 triliun dan 500 perusahaan tanpa HGU.

Baca Selengkapnya

6 Jenis Kendaraan Bebas Pajak dan Bea Balik Nama

22 jam lalu

6 Jenis Kendaraan Bebas Pajak dan Bea Balik Nama

Berikut adalah beberapa jenis kendaraan yang dibebaskan dari pajak dan bea balik nama.

Baca Selengkapnya

Stagnan, Harga Emas Antam Hari Ini Rp 1.534.000 per Gram

4 hari lalu

Stagnan, Harga Emas Antam Hari Ini Rp 1.534.000 per Gram

Harga emas PT Aneka Tambang Tbk. atau harga emas Antam stagnan di level Rp 1.534.000 per gram dalam perdagangan Minggu, 27 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Kelas Menengah Merasa Tertekan oleh Kebijakan Pemerintah, dari Kenaikan PPN hingga Omnibus Law

6 hari lalu

Kelas Menengah Merasa Tertekan oleh Kebijakan Pemerintah, dari Kenaikan PPN hingga Omnibus Law

Data BPS menunjukkan adanya penurunan jumlah kelas menengah pada 2019 - 2024. Daya beli kelas menengah pun kian menurun. Apa saja kebijakan pemerintah yang menekan kelas menengah?

Baca Selengkapnya

Cara Hitung Denda Telat Bayar Pajak Motor dan Contohnya

6 hari lalu

Cara Hitung Denda Telat Bayar Pajak Motor dan Contohnya

Ketahui cara menghitung denda keterlambatan bayar pajak motor yang mencakup PKB dan SWDKLLJ berikut ini.

Baca Selengkapnya

ICW Meragukan Komitmen Prabowo Memberantas Korupsi

6 hari lalu

ICW Meragukan Komitmen Prabowo Memberantas Korupsi

ICW menilai Prabowo telah melewatkan langkah nyata komitmen antikorupsi yang dimulai sejak awal proses pemilihan kabinet ini.

Baca Selengkapnya

Rekor Sri Mulyani Menteri Keuangan Tiga Presiden: SBY, Jokowi, dan Prabowo

8 hari lalu

Rekor Sri Mulyani Menteri Keuangan Tiga Presiden: SBY, Jokowi, dan Prabowo

Sri Mulyani kembali menjadi Menteri Keuangan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebelumnya, ia menduduki posisi yang sama pada era SBY dan Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ini Saran LPEM UI kepada Pemerintahan Prabowo untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak

10 hari lalu

Ini Saran LPEM UI kepada Pemerintahan Prabowo untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak

LPEM UI menyarankan agar pemerintahan Prabowo fokus memperkuat penegakan hukum guna meningkatkan penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Harga Emas Antam Sehari Setelah Pelantikan Prabowo-Gibran Stabil di Rekor Tertinggi Rp 1.514.000 per Gram

10 hari lalu

Harga Emas Antam Sehari Setelah Pelantikan Prabowo-Gibran Stabil di Rekor Tertinggi Rp 1.514.000 per Gram

Harga emas PT Aneka Tambang Tbk. atau harga emas Antam stabil di level Rp1.514.000 per gram pada Senin, 21 Oktober 2024, sehari setelah pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya

Banyak Target Gagal Terealisasi, Jokowi: Tidak Semua Bisa Kami Kerjakan

11 hari lalu

Banyak Target Gagal Terealisasi, Jokowi: Tidak Semua Bisa Kami Kerjakan

Jokowi mengatakan berbagai persoalan yang terjadi selama masa pemerintahannya tidak seluruhnya dapat dikerjakan.

Baca Selengkapnya