TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan Indonesia bakal ekspor pupuk ke Kamboja sebanyak 490 ribu ton. Ekspor pupuk dilakukan setelah Indonesia menerima impor beras sebanyak 10 ribu ton dari negara tersebut.

"Kita tidak semata-mata hanya mengimpor saja dari Kamboja dan menjadi net importir, tidak seperti itu. Jadi kita beli beras, pada saat yang sama kita jual pupuk untuk membantu produksi pangan dunia," ujar Arief dalam keterangannya, Kamis, 2 November 2023.

Ekspor pupuk ke Kamboja ini bakal dilakukan melalui BUMN Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Arief mengungkapkan pihaknya telah siap mengekspor 490 ribu ton ke Kamboja. Jumlah tersebut, menurutnya, sudah ditentukan setelah mengamankan kebutuhan pupuk nasional, termasuk buffer-nya.

Arief merujuk pada data dari General Department of Customs and Excise (GDCE) Kamboja. Tercatat pada periode Januari sampai September 2023, nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Kamboja mencapai US$ 808,07 juta.

Angka nilai perdagangan tersebut meningkat sebesar 18,6 persen dibandingkan periode yang sama 2022. Pada tahun lalu, nilai perdagangan Indonesia dengan Kamboja tercatat sebesar US$ 681,25 juta. Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia berkisar 95 persen dari total perdagangan.

Apabila Indonesia mengirimkan pupuknya ke Kamboja, kata Arief, artinya Indonesia berkontribusi terhadap kemajuan pangan dunia melalui kerja sama sama bilateral. Terlebih Indonesia merupakan salah satu negara di dunia penghasil pupuk yang baik, kita punya 5 pabrik mulai dari Aceh sampai Kalimantan Timur.

Sebelumnya, Arief mengatakan pupuk Indonesia sedang kelebihan pasokan hingga surplus sebanyak 600 ribu ton. Hal tersebut ia ungkapkan setelah mengunjungi pabrik milik PT Pupuk Kujang di Karawang, Jawa Barat pada Kamis, 12 Oktober 2023.

Ia menargetkan ekspor pupuk ini dilakukan paling lambat akhir tahun ini. Arief berujar di PT Pupuk Kujang sendiri terdapat kelebihan stok sekitar 30 ribu ton. Nanti, kata dia, Kementerian Pertanian akan menghitung kebutuhan di dalam negeri bersama Kementerian BUMN.

Pilihan Editor: 32 Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Jatim dan Sekitarnya Sejak Awal Tahun, Apa Modusnya?