Terkini: Ramai Bos Unilever Indonesia Mundur, Capres Diingatkan soal Warisan IKN Jokowi Bebani APBN

Senin, 30 Oktober 2023 12:22 WIB

Dirut Unilever Indonesia Ira Noviarti. Foto Unilever

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Senin siang, 30 April 2023, dimulai dari penyebab Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk. Ira Noviarti mundur dari jabatannya.

Kemudian ada berita tentang penjelasan boleh atau tidaknya utang di pinjol ilegal tak dibayar dan waktu yang dibutuhkan penumpang dari Bandung ke Jakarta dengan menggunakan kereta cepat Whoosh. Lalu ada berita tentang warisan IKN Jokowi dinilai akan semakin membebani APBN dan cara bekerja di Jepang berikut syarat dan biaya hidupnya.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Presdir Unilever Indonesia Ira Noviarti Mundur dari Jabatannya, Apa Alasannya?

Ira Noviarti telah mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk. Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur dan Sekretaris Perusahaan Unilever Indonesia Nurdiana Darus.

Advertising
Advertising

"Sehubungan dengan alasan pribadi," kata Nurdiana, dikutip dari surat yang dikirim Unilever Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tertanggal Kamis, 25 Oktober 2023.

Nurdiana menjelaskan pengunduran Ira akan berlaku efektif sejak disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Unilever Indonesia berikutnya. Namun dia tak menyebut kapan RUPS akan dilaksanakan.

Simak lebih jauh tentang Unilever di sini.

<!--more-->

2. Utang di Pinjol Ilegal Bisa Tidak Dibayar, Ini Penjelasannya

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PAKI (sebelumnya Satgas Waspada Investasi) telah menghentikan 7.200 entitas keuangan ilegal yang meliputi 5.753 entitas pinjaman online alias Pinjol ilegal, 1.196 entitas investasi ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal sejak 2017 sampai 4 September 2023.

Meskipun telah diberantas sejak lama, Pinjol ilegal baru terus bermunculan. Pasalnya, menurut Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) Hamzah Richi, Pinjol ilegal menawarkan pinjaman dengan persyaratan sangat mudah, cukup menggunakan kartu tanda penduduk (KTP). Kemudahan dalam proses peminjaman itu yang membuat Pinjol ilegal masih terus diminati masyarakat.

Padahal, di balik kemudahan pemberian pinjaman tersebut terdapat perangkap yang menjerat nasabah. Banyak kasus nasabah Pinjol ilegal akhirnya terjerat pinjaman yang berbunga tinggi dan dikejar-kejar penagih utang.

Simak lebih jauh tentang pinjol ilegal di sini.

3. Mengukur Waktu Tempuh Kereta Cepat Whoosh dari Bandung ke Jakarta

Ahad pagi, 29 Oktober 2023, pukul 06.25 WIB, Tempo tiba di Stasiun Bandung, Jawa Barat, untuk perjalanan pulang dari Kota Kembang menuju ke Jakarta menggunakan Kereta Cepat Whoosh. Di pintu selatan stasiun, tak terlihat papan petunjuk bagi penumpang dan saat itu tak terlihat petugas operator kereta cepat PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Padahal papan petunjuk yang berisi informasi tata cara naik kereta feeder sangat diperlukan bagi penumpang, apalagi yang baru kali pertama menjajal kereta cepat Whoosh. Oleh sebab itu, ketika kemudian petugas berseragam PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI membantu memanggilkan petugas dengan seragam PT KCIC, penumpang bisa lebih tenang, tak lagi khawatir.

Untuk mempermudah para calon penumpang, PT KCIC diharap bisa memperbanyak papan informasi mengenai cara naik kereta feeder di berbagai sudut, termasuk isinya denah lokasi ruang tunggu. Selain itu, juga bisa memperbanyak petugasnya untuk menjawab pertanyaan dari penumpang.

Simak lebih jauh tentang kereta cepat di sini.

<!--more-->

4. Ekonom Ingatkan Anies, Ganjar, dan Prabowo: Melanjutkan IKN, Beban Berat APBN

Ekonom dan Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengingatkan para calon presiden dan calon wakil presiden soal pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Saat ini ada tiga pasangan Capres dan Cawapres yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan ikut pemilihan umum (Pemilu) pada 2024.

Menurut Yusuf, melanjutkan proyek pembangunan IKN akan memberi beban berat kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Sehingga akan mempersempit ruang gerak presiden terpilih untuk mewujudkan program-program yang mereka janjikan,” ujar dia saat dihubungi pada Senin, 30 Oktober 2023.

Yusuf juga mengaku sudah mengingatkan sejak awal bahwa IKN ini sangat tidak layak secara finansial. Namun pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo alias Jokowi tetap melaksanakan proyek bernilai hampir Rp 500 triliun tersebut.

Simak lebih jauh tentang IKN di sini.

5. Cara Bekerja di Jepang, Syarat, dan Perkiraan Biaya Hidupnya

Jepang menjadi salah satu negara tujuan favorit para pekerja asal Indonesia. Pasalnya, sejumlah perusahaan dan pemerintah Negeri Matahari Terbit tersebut menawarkan gaji tinggi bagi pekerja asing yang ingin bekerja dan mengejar karier, termasuk bagi Warga Negara Indonesia (WNI).

Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Federasi Mikronesia Heri Akhmadi mengatakan, jumlah WNI di Negeri Sakura mencapai 100.000 orang pada akhir 2022. Dari total tersebut, sebanyak 10.000 jiwa di antaranya masuk dalam kategori pekerja dengan keterampilan spesifik (specified skilled workers).

Lantas, bagaimana syarat dan cara kerja di Jepang? Ikuti penjelasannya berikut ini.

Simak lebih jauh tentang bekerja di Jepang di sini.

Berita terkait

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

1 jam lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

2 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

7 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

9 jam lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

9 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

1 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa untuk Pilgub Jakarta dan Sumut dari PDIP, Bagaimana Peluangnya?

1 hari lalu

Ahok Masuk Bursa untuk Pilgub Jakarta dan Sumut dari PDIP, Bagaimana Peluangnya?

PDIP menyatakan bisa saja terjadi kejutan dalam bursa bakal calon Pilgub Jakarta.

Baca Selengkapnya

Top 3 Tekno: Antara Banyuwangi dan Gunung Marapi, Respons Pemkab dan Aksi BMKG

1 hari lalu

Top 3 Tekno: Antara Banyuwangi dan Gunung Marapi, Respons Pemkab dan Aksi BMKG

Top 3 Tekno Berita Terkini didominasi artikel mengenai aktivitas peledakan di tambang emas yang menggetarkan kawasan pantai Pulau Merah, Banyuwangi.

Baca Selengkapnya