TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dan Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengingatkan para calon presiden dan calon wakil presiden soal pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Saat ini ada tiga pasangan Capres dan Cawapres yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan ikut pemilihan umum (Pemilu) pada 2024.
Menurut Yusuf, melanjutkan proyek pembangunan IKN akan memberi beban berat kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Sehingga akan mempersempit ruang gerak presiden terpilih untuk mewujudkan program-program yang mereka janjikan,” ujar dia saat dihubungi pada Senin, 30 Oktober 2023.
Yusuf juga mengaku sudah mengingatkan sejak awal bahwa IKN ini sangat tidak layak secara finansial. Namun pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo alias Jokowi tetap melaksanakan proyek bernilai hampir Rp 500 triliun tersebut.
Sejak awa,l minat investor ke IKN diyakininya akan minim. Sehingga jika dipaksakan, pendanaan pembangunan IKN bisa bergantung pada APBN. “Sejak awal gagasan IKN diluncurkan, kami telah meragukan klaim pemerintah bahwa akan banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di IKN,” tutur Yusuf.
Janji-janji investasi ke IKN ini, dia berujar, terlihat lebih banyak basa-basi politik investor kepada pemerintah. Atau sekadar menjaga hubungan baik sekaligus memelihara kepentingan investasi investor yang sudah ada.
Yusuf juga mengkritisi soal disahkannya Undang-Undang IKN pada Januari 2022 lalu yang dibahas secepat kilat. Hanya dalam waktu sekitar 43 hari saja. “Alih-alih menarik minat investor baru, calon investor yang sudah ada bahkan malah mundur seperti Softbank yang mundur pada Maret 2022,” ucap dia.
Yusuf juga mewanti-wanti bahwa menarik sumber daya global dalam jumlah masif ke kota baru adalah hal mustahil tanpa sejarah komersial kawasan yang panjang. Menurut dia, visi keunggulan kota dan arah pengembangan kota di IKN fokusnya pada kawasan industri dan perdagangan bebas, keberadaan hub transportasi yang besar, serta konsistensi kebijakan dalam jangka panjang.
“Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai lokasi IKN, nyaris tidak memiliki daya tarik untuk menarik masuk sumber daya global,” Kata Yusuf.
Selanjutnya: Penting atau Tidak Melanjutkan Proyek IKN?
