OJK Ingatkan Masyarakat Pahami Karakteristik Produk Keuangan Digital: Risiko, Hak, Kewajiban dan Legalitas

Sabtu, 14 Oktober 2023 21:00 WIB

Ilustrasi fintech. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Eksekutif Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi mengatakan perkembangan teknologi terus mendorong inovasi sektor keuangan di Indonesia.

Saat ini ada 105 penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) di Indonesia. Seratusan penyelenggara ITSK itu, kata Hasan, terbagi dalam 15 klaster model bisnis.

Hasan mengatakan situasi saat ini perlu direspons dengan kebijakan yang tepat. Selain itu, harus didukung literasi masyarakat yang baik.

"Masyarakat harus dapat memahami karakteristik produk keuangan digital, yang mencakup manfaat, risiko, biaya, hak dan kewajiban konsumen, serta memastikan legalitas pihak penyedia layanan keuangan," kata Hasan dalam kegiatan sosialisasi di Universitas Islam Bandung, dikutip Tempo dari siaran pers Sabtu, 14 Oktober 2023. "Itu adalah hal penting sebelum menggunakan layanan keuangan digital."

Sementara itu, Hasan mengatakan, saat ini masih ada gap inklusi keuangan dan literasi keuangan digital di Indonesia. Tercatat selama 3 tahun sejak 2019-2020, literasi keuangan digital masyarakat Indonesia hanya naik 5 persen.

Advertising
Advertising

Ia berharap program Digital Financial Literacy OJK dapat berkontribusi penuh pada peningkatan literasi keuangan digital masyarakat Indonesia.

Pilihan editor: OJK Ungkap Tantangan Industri Keuangan Syariah: Pangsa Pasar Rendah

Berita terkait

Paytren Dicabut OJK, Yusuf Mansur Berharap Tak Kapok Coba Ide Lain

17 menit lalu

Paytren Dicabut OJK, Yusuf Mansur Berharap Tak Kapok Coba Ide Lain

Yusuf Mansyur mengklaim investasi syariah paytren tidak menjadi tempat pencucian uang, dia tidak tergoda dengan uang yang dianggap tidak benar

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

5 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

16 jam lalu

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima permohonan merger BTN Syariah dan Bank Muamalat.

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

16 jam lalu

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

OJK mengungkap alasan yang menyebabkan angka kredit macet yang tinggi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

16 jam lalu

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ungkap kebijakan strategis POJK baru tentang BPR dan BPRS.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

17 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

18 jam lalu

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

Bagaimana kelanjutan rencana merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ketika OJK belum memproses dan MUI menolaknya?

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

20 jam lalu

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

OJK mengungkap prediksi kredit bermasalah perbankan.

Baca Selengkapnya

Di Balik Hari Buku Nasional, Ini Alasan Penetapannya dan Siapa Penggagasnya?

1 hari lalu

Di Balik Hari Buku Nasional, Ini Alasan Penetapannya dan Siapa Penggagasnya?

Pemerintah pada 17 Mei 1980 menetapkan sebagai Hari Buku Nasional. Apa alasan penetapannya?

Baca Selengkapnya

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

2 hari lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya