TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII Mulyanto buka suara soal pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, bahwa ada pimpinan partai politik yang yang menguasai jaringan pendistribusian LPG subsidi 3 kg. Menurutnya, pernyataan itu tendensius dan bisa menjadi fitnah.

"Kalau ada data dan buktinya, sebut saja siapa yang dimaksud. Bukan membuat pernyataan yang membuat masyarakat saling curiga," kata Mulyanto kepada Tempo melalui keterangan tertulis, Kamis, 12 Oktober 2023.

Mulyanto mengatakan Ahok lebih baik bekerja menertibkan distribusi LPG 3 kg, alih-alih melempar isu tersebut. Sebab menurutnya, pendistribusian LPG subsidi 3 kg masih bermasalah. Salah satunya karena sistem pendistribusian yang masih terbuka, sehingga berpotensi besar tidak tepat sasaran.

Belum lagi dengan persoalan penyimpangan, seperti pengoplosan LPG bersubsidi menjadi LPG nonsubsidi. Menurut Mulyanto, kasus itulah yang menyebabkan kelangkaan dan melonjaknya harga LPG subsidi 3 kg di masyarakat. Sehingga, pengawasannya harus diperketat.

"Harusnya ini menjadi prioritas pengawasan Komisaris Utama Pertamina," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. "Dan saya belum melihat Ahok turun tangan soal ini."

Adapun sebelumnya, Ahok mengatakan telah memutus beberapa agen LPG di Sumatera Barat yang diketahui bertindak nakal dan tidak mematuhi aturan Pertamina. Ia juga mengatakan adanya kepentingan politikus yang berusaha mendapatkan keuntungan dari penyaluran LPG.

"Kami buka-bukaan saja. Disinyalir orang berkuasa dari partai politik banyak yang pegang agen," kata Ahok di Bukittinggi, Sumatera Barat, Senin, 9 Oktober 2023, dikutip dari Antara. "Kalau mau jadi orang kaya, jangan makan uang subsidi rakyat. Dagang yang lain saja."

RIRI RAHAYU | ANTARA

Pilihan Editor: Setahun Heru Budi Penjabat Gubernur Jakarta, PSI Beri Pujian Karena Menjadi Antitesis Anies