Sederet Alasan Pemerintah Jokowi Berencana Impor Beras 1 Juta Ton dari Cina

Senin, 9 Oktober 2023 14:39 WIB

Aktivitas pembongkaran beras impor dari Thailand di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 29 Mei 2023. Pemerintah telah mengalokasikan kuota impor beras sebanyak 2 juta ton sepanjang 2023 kepada Perum Bulog, sebanyak 500.000 ton di antaranya direalisasikan hingga Mei 2023. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana melakukan impor beras dari Cina sebanyak 1 juta ton untuk menambah pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) 2024. Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Budi Waseso atau Buwas mengatakan, pemerintah telah melakukan rapat terbatas atau Ratas untuk membahas rencana impor beras ini. Menurut Budi Waseso, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah memberikan Bulog kuota impor sesuai selisih jumlah kebutuhan dan produksi.

“Kemarin Presiden (Joko Widodo) sudah kerja sama dengan Presiden Cina. Cina siap menyiapkan 1 juta ton untuk diimpor ke Indonesia,” kata Budi Waseso, Rabu, 20 September 2023.

Meski begitu, Buwas mengatakan pemerintah akan memastikan terlebih dahulu jumlah kebutuhan dan produksi di dalam negeri. Sehingga, impor tetap dilakukan ketika terjadi kondisi darurat atau pasokan dari petani lokal tidak mencukupi. “Jadi itu kita tidak ketergantungan dari negara-negara lain,” kata dia.

Sebelumnya, Indonesia mengimpor beras dari Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Impor beras dari Cina ini merupakan kali pertama setelah lima tahun tidak mengambil beras dari Negeri Tirai Bambu tersebut. Lantas, apa alasan pemerintah impor beras dari Cina? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Dua Alasan Mengimpor Beras dari Cina

Advertising
Advertising

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengungkapkan alasan pemerintah mempertimbangkan impor beras dari Cina. Menurut dia, ada dua pertimbangan utama dalam memilih negara asal impor beras, yakni ketersediaan pasokan dan harga yang kompetitif.

Saat ini, kata Suyamto, pemerintah telah menjajaki impor dari Cina. Negeri Tirai Bambu itu juga telah menyatakan siap memasok beras untuk Indonesia, tetapi harga yang ditawarkan belum sesuai. Terlebih, biaya transportasi dari Cina juga lebih tinggi dibandingkan dari negara-negara Asia Tenggara.

“Cina ini masih nunggu lagi, sampai sekarang ya pasokan mereka sih siap, tapi dari harga masih belum (disepakati),” kata Suyamto saat ditemui Tempo di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu, 4 Oktober 2023.

Dia menjelaskan pemerintah sebetulnya mempertimbangkan semua negara penghasil beras untuk dijadikan sebagai negara pemasok beras ke Indonesia. Namun saat ini Cina yang memiliki jumlah pasokan yang cukup.

Selanjutnya: Indonesia memang sudah hampir ...

<!--more-->

Indonesia, ujarnya, memang sudah hampir 5 tahun tidak mengimpor dari Cina. Belakangan pemerintah lebih memilih Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Namun, menurut dia, Indonesia tak boleh hanya bergantung pada satu negara saja untuk impor beras. Sebab, harga yang ditawarkan nantinya bakal naik.

“Pasar beras dunia kan terbatas, jadi kalau Indonesia ambil banyak dari satu negara, pasti harganya akan naik,” tutur Suyamto.

Produksi Beras Dalam Negeri Merosot


Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan pihaknya telah menghitung impor beras tambahan sebesar 1,5 juta ton. Dia mengatakan, impor tersebut akan dilakukan apabila produksi lokal tidak mencukupi.

Arief juga mengatakan bahwa tugas penambahan impor beras dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah hal yang logis. Pasalnya, produksi di dalam negeri merosot akibat kekeringan ekstrem fenomena El Nino. Kementerian Pertanian mencatat produksi beras di Indonesia turun sekitar 5 persen akibat kondisi tersebut.

“Setelah November ditambah (impor) 1,5 juta ton. Kalau memang kurang, kenapa enggak? Pilih mana punya stok atau tidak punya stok?” kata Arief saat ditemui Tempo di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu, 4 Oktober 2023.

Menurutnya, impor beras akan dilakukan secukupnya saja untuk mengimbangi kekurangan cadangan dari dalam negeri. Di samping itu, pemerintah akan terus mendorong peningkatan produktivitas petani di Tanah Air.

Sebelumnya, Arief juga mengatakan pemerintah masih terus melakukan penjajakan dengan negara-negara penghasil beras untuk mendapatkan impor. Salah satu negara yang sudah dijajaki adalah Cina. “Kami sedang dijajaki dengan Cina setelah perintah Pak Presiden beberapa waktu lalu,” ujar Arief kepada Tempo, Selasa malam, 26 September 2023.

Selanjutnya: Mengendalikan harga di pasaran...

<!--more-->

Mengendalikan Harga di Pasaran

Soal rencana impor beras sebelumnya sudah disampaikan Presiden Jokowi pada pertengahan September 2023 lalu. Menurut dia, impor beras masih diperlukan untuk memastikan stok CBP di gudang Bulog aman hingga tahun depan. Selain itu, Kepala Negara juga menilai impor beras dibutuhkan sebagai intervensi pemerintah untuk mengendalikan harga komoditas ini di pasaran.

“Ini harus untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan (harga beras),” tutur Jokowi di Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor pada Senin, 11 September 2023.

Jokowi juga menyinggung kembali soal keputusan impor beras usai meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Bali Mester, Jatinegara, pada 19 September 2023. Dia mengatakan pemerintah akan menambah stok beras sebanyak 1 juta ton untuk mengatasi harga beras yang kian naik menembus rata-rata nasional hampir Rp 15.000 per kilogram.

Saat ini, pemerintah mencatat Bulog memiliki stok beras sebanyak 1,6 juta ton. Pasokan cadangan beras ini juga akan bertambah seiring masuknya 400.000 ton lagi beras impor hingga akhir tahun. Pemerintah pun kini tengah mendistribusikan CBP untuk program bansos beras dan operasi pasar atau program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk meredam lonjakan harga.

Awal Tahun Depan Belum Ada Panen Raya

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan tidak tertutup kemungkinan bantuan pangan beras akan kembali disalurkan pemerintah pada Desember nanti. Pasalnya, tahun depan, pada bulan Januari, Februari, Maret, diperkirakan belum ada panen raya mengingat masih berlangsungnya musim kemarau panjang.

“Kalau itu memang perlu Desember akan disalurkan bantuan. Tapi beliau (Jokowi) sudah menyampaikan waktu di Karawang, beliau akan menyalurkan kembali bantuan itu Januari, Februari dan Maret. Karena prediksinya Januari, Februari dan Maret itu belum ada panen raya. Panen mungkin baru di beberapa tempat saja,” katanya.

Selain itu, Budi mengatakan Presiden Jokowi juga memprediksikan kebutuhan beras meningkat pada awal tahun depan karena ada momentum Pemilihan Umum (Pemilu) dan bulan Ramadhan hingga Idul Fitri.

Dengan prediksi itu, Budi mengatakan ada kemungkinan Jokowi menugaskan Bulog untuk mengimpor beras ke Indonesia. Beras tambahan itu diperkirakan sebanyak 1 juta ton.

“Kan kemarin Pak Presiden meninjau lapangan. Beliau mengatakan kemungkinan beliau akan menugaskan kembali untuk tambahan 1 juta ton. Dan untuk itu rencananya kita ambil dari negara Cina,” kata Buwas.

RADEN PUTRI | RIANI SANUSI PUTRI | SEPTIA RYANTHIE

Pilihan Editor: Jokowi: Bantuan Beras akan Diteruskan Sepanjang APBN Mencukupi

Berita terkait

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

21 menit lalu

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan pers usai pertemuan, menjelaskan, Jokowi dan Hurley misalnya mebahas upaya menggiatkan pengajaran bahasa di masing-masing negara.

Baca Selengkapnya

Kronologi Bea Cukai Dituduh Gelapkan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

1 jam lalu

Kronologi Bea Cukai Dituduh Gelapkan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

Pengusaha Malaysia merasa kehilangan 9 mobil mewahnya yang ditahan Bea Cukai di Gudang Soewarna, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

1 jam lalu

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

Jokowi ubah sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi KRIS. Beriku 12 kriteria layanan KRIS dan 4 layanan ini yang tidak berlaku untuk KRIS.

Baca Selengkapnya

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

1 jam lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi Menjadi Sopir Gubernur Jenderal Australia Keliling Kebun Raya Bogor

2 jam lalu

Kala Jokowi Menjadi Sopir Gubernur Jenderal Australia Keliling Kebun Raya Bogor

Jokowi menjadi sopir Gubernur Jenderal Australia David Hurley saat mengendarai mobil golf mengelilingi Kebun Raya Bogor

Baca Selengkapnya

Temui Jokowi, Ini Profil Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin

2 jam lalu

Temui Jokowi, Ini Profil Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin

Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin bertemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2024. Untuk apa?

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Lawatan Gubernur Jenderal Australia di Istana Bogor

2 jam lalu

Jokowi Terima Lawatan Gubernur Jenderal Australia di Istana Bogor

Presiden Jokowi menyambut kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 17 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

3 jam lalu

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

3 jam lalu

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama baik dengan Singapura.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

4 jam lalu

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Baca Selengkapnya