TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah melakukan rapat kabinet bersama para menteri pagi ini, Jumat, 6 Oktober 2023. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi bersama jajarannya termasuk Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, sepakat untuk memperketat barang impor yang masuk ke Indonesia.

Teten berujar Kabinet Indonesia Maju membahas pengetatan impor produk barang-barang konsumsi.

"Hal Ini meliputi arus barang impor melalui ritel online crossboarder, importasi biasa dan jasa titip," ucap teten lewat akun Instagram pribadinya, Jumat, 5 Oktober 2023.

Dia mengungkapkan ada sejumlah regulasi yang harus direvisi di beberapa Kementerian. Regulasi tersebut, ucapnya, harus dirampungkan dalam dua pekan ini. Regulasi ini meliputi barang tekstil, elektronik, kosmetik, alas kaki, mainan anak, suplemen kesehatan dan obat tradisional.

Sedangkan untuk memperkuat daya saing produk dalam negeri, Teten berujar ada kebijakan restrukturisasi pembiayaan untuk modernisasi permesinan. Adapun tujuan pengetatan ini adalah untuk melindung produk dalam negeri dari serbuan barang eximpor baik legal maupun ilegal.

Pemerintah menyiapkan positive list barang impor

<!--more-->

Seperti diketahui, pemerintah juga telah mengatur pembatasan barang impor lewat lokapasar atau marketplace melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Dalam beleid itu, di antaranya mengatur larangan penjualan barang impor di marketplace dengan harga minimum sebesar US$ 100 per unit. Larangan ini berlaku untuk penjualan secara langsung oleh pedagang (merchant) ke Indonesia melalui platform e-commerce lintas negara.

Pemerintah pun tengah menyiapkan positive list barang impor. Daftar tersebut akan memuat barang-barang apa saja yang boleh diimpor ke Indonesia secara langsung atau cross border. Dalam pembuatan positive list, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait.

Untuk positive list produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) akan dibahas dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian, positive list barang pertanian akan dibahas dengan Kementerian Pertanian serta barang-barang lainnya akan didiskusikan dengan Kementerian Perindustrian.

RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan editor: Dorong UMKM Pakai Teknologi Digital, Menkop Teten: Belajar dari Cina