TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir melakukan peninjauan operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur pada Rabu, 4 Oktober 2023.

Dalam kunjungannya, Erick menegaskan bahwa proses stabilisasi pangan dengan operasi pasar berjalan seiring dengan penegakan hukum.

"Percuma ada Satgas, kita sudah mendorong sama-sama. Wasit aja ketangkep, apalagi penimbunan beras," ujar Erick di di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.

Erick menyampaikan pemerintah mempunyai instrumen melalui Satgas Pangan yang dapat melakukan tindakan tegas.

"Kita libatkan semua, Satgas, pemerintah daerah, masyarakat untuk mulai mendorong supaya harga pangan bisa dijaga," kata Erick.

Lebih jauh, Erick juga berbicara soal kebijakan impor yang harus melihat produksi dalam negeri terlebih dahulu. Program impor tidak bisa berjalan sendiri dan mengabaikan produksi dalam negeri.

Erick juga menilai hal ini sering menimbulkan area abu-abu yang dimanfaatkan oknum yang ingin mencari keuntungan sesaat.

"Jadi saya terus mendorong impor dan produksi harus satu data, tidak boleh beda data. Kasihan rakyat, kasiahn petani," tuturnya. "Kalau pemainnya begitu-begitu saja, selalu cari uang cepat. Nah ini harus diberantas. Sudah waktunya kita berantas mereka," kata Erick.

Erick memastikan stok beras dalam kondisi aman jika melihat ketersediaan beras Perum Bulog sebesar 1,7 juta ton beras untuk Oktober dan 2 juta ton beras pada November. Pemerintah juga telah menggelontorkan bantuan pangan senilai Rp 8 triliun kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Jumlahnya besar, mungkin diperpanjang nanti Desember dan Januari. Ini solusi yang diberikan, bukan hanya bicara-bicara," ujar Erick Thohir.

Pilihan Editor: Pembelian Beras Bulog Dibatasi 10 Kg per Hari, Begini Penjelasan Lengkap Bapanas