TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Selasa kemarin 26 September 2023, dimulai Presiden Jokowi menata aturan social commerce melalui revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam aturan baru, pemerintah melarang social media seperti TikTok untuk berjualan.

Selanjutnya, Kuasa Hukum Himpunan Masyarakat Adat Pulau Rempang dan Galang mendaftarkan gugatan tentang pembatalan perjanjian pengelolaan dan pengembangan Pulau Rempang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 25 September 2023. Lalu kabar Jokowi mengumpulkan sejumlah menterinya di Istana Merdeka, Jakarta, dalam rapat terbatas (ratas) hari ini terkait proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City.

Berikutnya, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Usman Kansong menyampaikan perkembangan upaya pemblokiran terhadap rekening bank yang terlibat dalam transaksi judi online. Terakhir, Sri Mulyani Indrawati mengungkap progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara saat melakukan kunjungan ke ibu kota baru itu. Berikut kelima berita yang banyak diakses pembaca:

1. Jokowi Resmi Larang TikTok Shop untuk Jualan, Berlaku untuk Semua Social Commerce

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menata soal social commerce melalui revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam aturan baru, pemerintah melarang social media seperti TikTok untuk berjualan.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengumumkan ini usai menggelar rapat terbatas bersama Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 25 September 2023. Ia menyebut social commerce hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa, tidak boleh transaksi langsung. Ia menambahkan, peronnya media sosial dan ekonomi harus dipisahkan.

“Sehingga algoritmanya itu tidak semua dikuasai. Dan ini mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis,” kata Zulkifli Hasan dalam keterangan persnya.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

<!--more-->

2. Kuasa Hukum Warga Rempang dan Galang Gugat BP Batam hingga Presiden ke Pengadilan

Kuasa Hukum Himpunan Masyarakat Adat Pulau Rempang dan Galang mendaftarkan gugatan tentang pembatalan perjanjian pengelolaan dan pengembangan Pulau Rempang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 25 September 2023. Gugatan itu ditujukan kepada Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam, Wali Kota Batam, PT Makmur Elok Graha, Presiden RI, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Sementara itu, Perusahaan Xinyi dan notaris menjadi pihak yang turut tergugat.

Alfons Loemau, perwakilan kuasa hukum, menyatakan bahwa dasar gugatan itu adalah perjanjian BP Batam dan investor di atas lahan seluas 17.000 hektare di Rempang dan Galang. Padahal, menurut dia, BP Batam belum memiliki alas hak sebagai pemegang hak atas tanah itu.

"Otorita Batam (BP Batam) dan Wali Kota Batam melakukan perjanjian kerja sama dengan investor pada 2004. Gantung sampai hari ini, tiba-tiba masyarakat Rempang digusur dengan dalih proyek strategis nasional," ujar Alfons di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 25 September 2023.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

3. Ini Hasil Rapat Jokowi dengan Sejumlah Menteri soal Pulau Rempang

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menterinya di Istana Merdeka, Jakarta, dalam rapat terbatas (ratas) hari ini terkait proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City, di Pulau Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Apa hasilnya?

Berdasarkan pantauan Tempo, sejumlah menteri yang hadir dalam ratas itu di antaranya adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Usai mengikuti ratas, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi akan terus melanjutkan proyek Rempang Eco-City, meski ada penolakan warga yang direlokasi hingga indikasi pelanggaran hak asasi manusia seperti disampaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

<!--more-->

4. Kominfo: Hampir 2.000 Rekening Diduga Terlibat Aktivitas Judi Online

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Usman Kansong menyampaikan perkembangan upaya pemblokiran terhadap rekening bank yang terlibat dalam transaksi judi online.

“Kalo berdasarkan pengaduan, ada 1.931 rekening yang diduga terkait dengan judi online,” ujar Usman kepada Tempo, Senin, 25 September 2023.

Usman mengatakan, Kominfo telah mengajukan pemblokiran sebanyak 631 rekening kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Dan yang sudah diblokir itu 201 rekening. Jadi yang masih dalam proses pengajuan blokir itu 430,” katanya.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

5. Sri Mulyani Ungkap Nilai Pembangunan Gedung Istana Negara IKN Rp 1,34 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara saat melakukan kunjungan ke ibu kota baru itu. Bendahara negara mengunggah momen kunjungannya melalui akun Instagram pribadinya @smindrawati selama dua hari pada 21-22 September 2023.

Menurut Sri Mulyani, kunjungan tersebut merupakan undangan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Rombongan juga meninjau beberapa pembangunan, dimulai dengan melihat kemajuan Kantor dan Istana Presiden beserta Sumbu Kebangsaan.

“Saya memeriksa papan penjelasan kemajuan Proyek Pembangunan Gedung Istana Negara beserta Lapangan Upacara yang bernilai anggaran Rp 1,34 triliun. Dengan kemajuan mencapai 27,5 persen. Keseluruhan proyek pembangunan telah mencapai 38 persen,” cuit Sri Mulyani di akun Instagra