TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut pensiun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara bakal memberi manfaat. Namun, Bhima berujar, pemerintah mesti siap melakukan mitigasi untuk menjaga efek dari masa transisi energi.

Pasalnya, kata Bhima, hal tersebut berpengaruh ke pendapatan asli daerah (PAD) tempat PLTU batu bara dan tambang batu bara berada. Sehingga, bisa berdampak pada keseimbangan fiskal daerah.

"Dampak lainnya, pekerja PLTU batu bara dan tambang yang tidak disiapkan untuk masuk ke transisi energi terancam menjadi stranded skill dan menganggur," kata Bhima ketika dihubungi Tempo, Sabtu, 23 September 2023.Begitu pula dengan pelaku usaha kecil di sekitar lokasi PLTU yang terancam penurunan omzet. "Ini yang perlu dimitigasi pemerintah."

Adapun soal manfaat, Bhima mengatakan pensiun PLTU batu bara bisa menekan biaya kerugian ekonomi akibat polusi udara yang berdampak ke kesehatan, produktivitas masyarakat, perusakan lingkungan. Pendanaan dan investasi di sektor energi terbarukan juga dapat menciptakan kesempatan kerja baru. Dengan begitu, harapannya angka pengangguran dapat ditekan.

Ketiga, emisi karbon bisa turun hingga 90 juta ton CO2 dalam kurun 25 tahun ke depan. Manfaat lainnya, bisa mencegah kelebihan pasokan listrik dan kerugian PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). "Selama ini skema take or pay membuat PLN harus membayar meski ada kelebihan pasokan dari pembangkit IPP (unit pembangkit swasta)," kata Bhima.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut PLTU batu bara akan pensiun pada 2058 atau dua tahun sebelum Indonesia ditargetkan mencapai net zero emission (NZE) pada 2060.

Arifin menuturkan, setelah 2030, PLTU batu bara tidak akan lagi dikembangkan. "Pembangkit tambahan setelah 2030 akan berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT)," kata Arifin, Senin, 18 September 2023, dikutip dari Antara.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang diperkirakan mencapai 1.942 terawatt per hour (twh), Indonesia bakal membangun pembangkit listrik yang bersumber dari EBT dengan kapasitas 700 gigawatt (GW).

Pada 2030, lanjut Arifin, solar tv akan ditingkatkan. Sumber energi panas bumi juga bakal dimaksimalkan hingga 22 GW. Kemudian pada 2039, energi nuklir akan dikomersilkan sebagai sumber energi dengan kapasitas yang ditingkatkan hingga lebih dari 30 GW paa 2060.

RIRI RAHAYU | ANTARA

Pilihan Editor: Konflik Pulau Rempang, Kepala BP Batam Minta Petugas Tidak Paksa Warga Pindah