TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan bahwa pesawat dan lisensi PT Pelita Air Service akan dialihkan ke PT Citilink Indonesia. Menurut Kartika Wirjoatmodjo, langkah itu diambil untuk memperbaiki anak perusahaan Pertamina tersebut.

"Brand Pelita justru akan kami kembangkan," kata Kartika pada Tempo lewat pesan tertulis pada Ahad, 24 September 2023. Namun Tiko, sapaan akrabnya, enggan menjawab ketika ditanya lebih lanjut mengenai pengembangan Pelita Air.

Sebelumnya pada 20 September lalu, Tiko mengatakan lisensi dan pesawat Pelita Air akan dialihkan ke Citilink. Pelita lantas akan menjadi bagian dari Garuda Indonesia Group, bersama Garuda Indonesia dan Citilink. Adapun badan hukumnya tetap terpisah atau tidak bergabung dengan Citilink.

Sementara itu, pengamat penerbangan Gerry Soejatman mengatakan bahwa pesawat Airbus A320 yang dioperasikan Pelita Air akan dialihkan ke Citilink. “Serta izin rutenya dilebur ke Citilink," kata dia pada Tempo saat dihubungi secara terpisah. "Apakah izin angkutan niaga berjadwalnya (Pelita Air) juga (dialihkan ke Citilink), sepertinya iya, meskipun belum jelas."

Lebih lanjut, Gerry mengatakan Citilink tidak bisa mengakuisisi Pelita Air. Sebab, kata dia, Garuda Indonesia masih memiliki utang kepada Pertamina. Selain itu akuisisi juga berpotensi melanggar perjanjian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Garuda dengan kreditur.

"Pelita Air pemain lama di angkutan niaga tidak berjadwal, saya rasa kalau mau mengembangkan itu sih di luar ranah Kementerian BUMN. Namun, kalau artinya mau meneruskan kegiatan angkutan niaga berjadwal tapi untuk skala pasar yang beda, ya bisa-bisa aja," jelas Gerry.

Jika tidak mau ada dua maskapai berbiaya murah (LCC) di BUMN, lanjut Gerry, sebaiknya Citilink yang dioper ke Pelita. “Ini agar bisa menjadi LCC BUMN yang tidak terkendala situasi keuangan Garuda Indonesia,” ujarnya.

Tempo menghubungi Direktur Utama Pelita Air Dendy Kurniawan untuk mengonfirmasi rencana pengalihan tersebut. Namun, hingga berita ini ditulis, Dendy belum merespons.

Pilihan Editor: Jaminan Utang Kereta Cepat Diteken Pemerintah, Ekonom: Indonesia Masuk Jebakan Utang Cina