TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Mewakili pemerintah, Sri Mulyani berbicara mengenai proses pembahasan RAPBN itu dan menyampaikan terima kasih kepada DPR RI baik pimpinan maupun anggota, serta Bandang Anggaran atas dukungan dan kerja sama selama ini.

“Khususnya dalam proses yang sangat konstruktif sejak pembicaraan pendahuluan di dalam pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024. Hingga hari ini di mana kita sampai pada titik pembicaraan tingkat satu RUU APBN,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Selasa, 19 September 2023.

Menurut bendahara negara, semuanya telah memperhatikan berbagai dinamika dan perubahan prospek perekonomian global dan nasional. Sri Mulyani mengakui bahwa di dalam pembahasan dengan DPR RI, bahkan dalam tiga pekan terakhir banyak sekali perubahan terjadi.

Misalnya, dia mencontohkan seperti harga minyak yang hari ini untuk Brent—salah satu jenis minyak bumi yang diperdagangkan di dunia—telah mencapai US$ 95 per barel atau naik 11 persen. Dia menilai, hal itu menggarisbawahi bahwa penyusunan RUU APBN 2024 berada di dalam situasi di mana asumsi-asumsi dasar yang disepakati sekalipun akan terus mengalami perubahan atau dinamika yang tidak selalu mudah bisa kita proyeksikan.

Asumsi APBN 2024 dari mulai pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi 2,8 persen, nilai tukar Rp 15.000 per dolar Amerika, tingkat suku bunga 10 tahun 6,7 persen untuk surat berhaga negara (SBN) telah disepakati. Ditambah lagi harga minyak mentah US$ 82 per barel, lifting minyak 635.000 barel per hari, dan lifting gas sebesar 1.003.000 barel setara minyak per hari yang memberikan implikasi terhadap postur APBN.

Selanjutnya: DPR menyetujui defisit APBN tahun 2024<!--more-->

“DPR dalam hal ini telah menyetujui bahwa defisit APBN tahun 2024 adalah sebesar Rp 522,8 triliun atau 2,29 persen dimana pendapatan negara sebesar Rp 2.802,3 triliun, belanja negara Rp 3.325,1 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp 522,8 triliun,” tutur Sri Mulyani.

Mantan Direktur Bank Dunia itu juga mengatakan pihaknya terus melihat dan mencatat pandangan baik yang disampaikan. “Baik di dalam panja maupun masing-masing fraksi dalam pandangan mini fraksi hari ini,” tutur Sri Mulyani.

Sebelumnya sembilan fraksi partai di DPR RI periode 2019-2024 yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyetujui agar RAPBN 2024 bisa dilanjutkan pembahasannya. Perwakilannya juga menyampaikan pendapat mini soal RAPBN itu.

Agenda tersebut diawali dengan pemaparan laporan dan pengesahan hasil panja dan pembacaan naskah RUU APBN 2024. “Laporan panja sudah dibacakan, semua naskah RUU APBN 2024. Dapatkan kita setujui sebagai hasil kesepatakan bersama pemerintah dan Badan Anggaran sebagai kesepakatan tingak satu pembahasan APBN 2024, setuju?” ujar Ketua Badan Anggaran Said Abdullah di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Selasa, 19 September 2023.

Pertanyaan Said itu lantas ditanggapi oleh peserta rapat kerja: “Setuju,” teriak peserta rapat kerja kompak dan dialnjutkan dengan ketukan palu oleh Said sebagai tanda setuju.

Pilihan Editor: Sri Mulyani Menyitir Pernyataan Mantan Sekjen PBB Kofi Annan: Korupsi Musuh Utama Negara untuk Maju