Presiden Jokowi Sebut Konflik di Pulau Rempang Imbas Komunikasi Kurang Baik, Direktur Celios Komentar Begini

Reporter

Riri Rahayu

Editor

Grace gandhi

Sabtu, 16 September 2023 06:30 WIB

Warga Pulau Rempang, Kepulauan Riau mengikuti Aksi Kamisan ke-787 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 14 September 2023. Mereka meminta pemerintah untuk segera memenuhi hak-hak korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat serta meminta aparat keamanan untuk tidak bertindak represif terhadap masyarakat sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. ANTARA/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economi and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut konflik yang terjadi di Pulau Rempang bukan semata-mata karena masalah komunikasi. Namun, sudah termasuk community displacement atau pemindahan komunitas karena bakal merelokasi 16 kampung.

"Jadi, ada oversimplikasi (penyederhanaan berlebihan) di tingkat pemerintah karena menganggap ganti rugi bisa menyelesaikan masalah," kata Bhima kepada Tempo, Jumat, 15 September 2023.

Bhima mengatakan perkara relokasi di Pulau Rempang bukan perkara sederhana. Ada mata pencaharian, budaya, dan ruang hidup masyarakat yang terancam. "Ini bukan soal sederhana tentang pemindahan orang," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, merupakan bentuk komunikasi yang kurang baik. "Kalau warga, diajak bicara, diberikan solusi," kata Jokowi kepada wartawan di Pasar Keranggot, Cilegon pada Selasa, 12 September 2023.

Kerusuhan terjadi di Pulau Rempang pada 7 September 2023, buntut dari rencana pengosongan lahan yang akan dijadikan kawasan Rempang Eco City. Pengosongan itu berujung kericuhan setelah massa melakukan aksi penolakan dengan memblokir jalan ke kawasan mereka. Kerusuhan kembali timbul ketika masyarakat menggelar aksi unjuk rassa di depan Kantor Badan Pengusahaan atau BP Batam pada 11 September 2023.

Advertising
Advertising

Perwakilan warga Pulau Rempang, Rohimah, pun mengatakan komunikasi yang kurang baik terjadi karena BP Batam tidak mau mendengar aspirasi dan kebutuhan masyarakat. "Mereka hanya dengan ego mereka mengatakan untuk investasi. Mereka anggap kami tidak ada," ucap Rohimah ketika dihubungi Tempo, Jumat, 15 September 2023.

Rohimah menuturkan, masyarakat Pulau Rempang tidak menolak investasi. Dia justru mengaku bangga ketika ada investor yang masuk Rempang.

“Silakan investasi, tapi jangan ganggu kami. Jangan relokasi 16 kampung tua kami,” ucap Rohimah. Hal itu yang ingin ia sampaikan jika Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memenuhi janjinya mengunjungi Pulau Rempang.

RIRI RAHAYU | DANIEL A. FAJRI | YOGI EKA SAHPUTRA

Pilihan Editor: Bukan Tahun Depan, Dirjen Migas Sebut Pertamax Green Gantikan Pertalite pada 2026

Berita terkait

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

3 jam lalu

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bakal menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partainya.

Baca Selengkapnya

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

5 jam lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

6 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

6 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

9 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

10 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

11 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

15 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

23 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

1 hari lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya