TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengungkapkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku UMKM hingga akhir Agustus 2023 baru mencapai 50,15 persen dari target. Berdasarkan catatan Kemenkop UKM, kredit yang sudah digelontorkan mencapai Rp 148,95 triliun dari pagu target penyaluran kredit tahun 2023 sebesar Rp 297 triliun.

“Realisasi penyaluran KUR tahun 2023 sampai dengan 29 Agustus 2023 berdasarkan data SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) sebesar Rp 148,95 triliun kepada 2,71 juta debitur,” kata Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan pada Kamis, 31 Agustus 2023.

Kemenkop UKM mengakui ada keterlambatan dalam penyaluran KUR tersebut. Hal ini terjadi karena faktor administrasi. “Memang agak lambat di administrasi, yang tentunya karena ada perubahan kebijakan,” ujar Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius di kesempatan yang sama.

Ia menjelaskan terdapat beberapa perubahan fundamental yang dilakukan pemerintah terhadap program KUR pada tahun 2023 ini, di antaranya dengan menerapkan suku bunga atau marjin berjenjang bagi debitur KUR berulang.

Menurut publikasi resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan debitur KUR yang bergraduasi dan mendorong perluasan akses pembiayaan dengan penyaluran kredit kepada calon debitur baru.

Meskipun begitu, Arif yakin penyaluran KUR akan dapat melampaui target karena program tersebut dirancang untuk menjadi opsi pembiayaan murah yang dapat diakses oleh UMKM dengan mudah.

Arif menyebutkan selama ini peminat KUR luar biasa besar karena pembiayaan yang ditawarkan sangat murah. "Sehingga pelaku UMKM yang jumlahnya 64 juta ini saya yakin nanti akan bisa memanfaatkan lebih banyak lagi dan target Rp 297 triliun itu bisa terlampaui,” tuturnya.

Untuk membantu penyaluran program KUR, Kemenkop UKM juga mengadakan kerja sama pengawasan dengan Ombudsman RI. Hal tersebut dilakukan dengan mengadakan “Posko Bersama Pengaduan KUR bagi Usaha Mikro” yang akan hadir di berbagai lokasi. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara pihak kementerian dan Ombudsman RI pada Kamis, 31 Agustus 2023 di gedung Kemenkop UKM, Jakarta Selatan.

Ketua Ombudsman RI Mokhamad Najih mengatakan, pihaknya siap membantu memberikan dukungan untuk meningkatkan layanan KUR kepada UMKM. “Kita harapkan masyarakat yang memiliki keluhan dan hambatan tentang pelaksanaan KUR ini bisa segara diatasi dan diselesaikan,” ucapnya.

SULTAN ABDURRAHMAN

Pilihan Editor: Triwulan II 2023, BRI Bukukan Laba Rp 29,56 Triliun