TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan India mengumumkan bahwa negaranya telah memberlakukan pajak baru untuk penjualan beras ke luar negeri.

Dalam pengumuman yang disampaikan pada Jumat, 25 Agustus 2023 tersebut, Kementerian Keuangan India menyebutkan bahwa sekitar 20 persen pajak diberlakukan pada ekspor beras pra-tanak atau jenis beras setengah dimasak. Adapun volume beras tersebut adalah sekitar satu pertiga dari total pengiriman beras India.

Pajak ini akan berlaku dalam tempo secepat-cepatnya dan akan berlaku hingga 15 Oktober 2023.

Menanggapi hal, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa kebijakan baru yang ditetapkan oleh India tersebut tidak akan terlalu berdampak bagi Indonesia.

"Kita sangat sedikit bertransaksi beras reguler dengan India," kata Arief saat dikonfirmasi, Senin, 28 Agustus 2023.

Ia juga menjelaskan jika kenaikan harga beras yang terjadi di dalam negeri saat ini bukann dipengaruhi oleh kebijakan India mengenai ekspor beras.

Menurut dia, kenaikan harga beras di semester dua di Tanah Air saat ini disebabkan menurunnya tingkat produksi karena faktor alam.

"Harga beras di dalam negeri bottom-nya memang pemerintah sudah naikkan. Semester 2 ini kenaikan lebih tinggi karena nature-nya produksi semester 2 lebih rendah," tutur Arief.

Sementara itu, keputusan pemerintah India mengenakan pajak baru untuk penjualan beras ke luar negeri tersebut sebagai langkah untuk memastikan suplai domestik di negara tersebut mencukupi kebutuhan.

Sementara itu, Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yasin Limpo mengingatkan agar Indonesia tidak resah berlebihan menanggapi fenomena El Nino. Meskipun dunia tengah resah karena perubahan iklim alias climate change dan El Nino, menurut dia, tak berarti Indonesia juga punya kekhawatiran serupa.

"Tapi saya menyatakan di Indonesia juga resah, tapi jangan resah berlebihan," kata Syahrul pada sambutannya di Pelepasan Ekspor 1.000 Ton Kacang Hijau ke Cina di Jakarta, Senin, 28 Agustus 2023.

Dia yakin El Nino bisa dikendalikan. Sebab, Indonesia masih memiliki daerah hijau dan sumber mata air. Sehingga, kata dia, apapun yang terjadi air akan selalu ada. "Ternyata Bengawan Solo nggak surut airnya, Sungai Brantas nggak tuh. Sungai yang di Bandung apa? Citarum nggak," ujar Syahrul.

Namun begitu, dia mengakui ada penurunan debit air. Namun, hal tersebut karena kemarau. Lebih jauh, Syahrul mengatakan masyarakat tidak boleh pesimistis maupun optimistis berlebihan. "Lihat data, ini menjadi kemarau yang dasyat, katakanlah seperti itu. Tapi masalah kemarau bagi petani juga bukan masalah yang baru banget," tutur dia.

AMY HEPPY | AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan Editor: Mentan Beberkan Progres 500 Hektare Lahan untuk Hadapi El Nino