TEMPO.CO, Jakarta - Prabowo Subianto dilantik sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) periode 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo atau Jokowi pada 23 Oktober 2019. Dengan demikian, Ketua Umum (Ketum) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menjadi pimpinan tertinggi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membutuhkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) agar negara memiliki kekuatan pertahanan yang efektif serta terkini untuk menghadapi ancaman sekarang dan di masa depan. Dalam pemenuhan alutsista, negara harus menggelontorkan anggaran yang jumlahnya tidak sedikit.

Di bawah kepemimpinan Prabowo, Kemenhan termasuk salah satu kementerian yang mendapatkan anggaran jumbo dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lantas, berapa anggaran belanja pertahanan dan alutsista selama periode 2019-2023?

Daftar Anggaran Belanja Pertahanan dan Alutsista (2019-2024)

Dirangkum dari Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran (TA) 2020-2024, berikut alokasi anggaran (pagu anggaran) maupun total realisasi belanja Kemenhan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

1. TA 2019 (Rp109,55 T)

Pada TA 2019, outlook Kemenhan sebesar Rp109,55 triliun yang dialokasikan untuk melaksanakan output prioritas dukungan pengadaan alutsista, peningkatan/pengadaan kapal, alat mengapung, dan kendaraan tempur/taktis matra laut, serta pengadaan/penggantian kendaraan tempur.

Tahun Anggaran 2020 -2024

<!--more-->

2. RAPBN TA 2020 (Rp117,9 T)

Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pertahanan yang termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2020, yaitu Rp117,9 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas belanja pegawai Rp53 triliun, belanja barang Rp30,53 triliun, dan belanja modal sebesar Rp34,35 triliun.

Dalam rangka percepatan Covid-19, Kemenhan telah melakukan realokasi dan refocusing kegiatan sebesar Rp383,75 miliar. Di samping itu, terdapat tambahan pagu untuk pemenuhan alat material kesehatan (almatkes) untuk 110 rumah sakit Kemenhan/TNI dan almatkes lapangan serta penyiapan anggota komponen pendukung bidang kesehatan sebesar Rp8,06 triliun.

Pergeseran anggaran juga dimanfaatkan untuk operasi pendisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19 sebesar Rp1,43 triliun.

3. TA 2021 (Rp118,18 T)

Pada 2021, outlook Kemenhan diproyeksikan sebesar Rp118,18 triliun. Anggaran tersebut sebagai bentuk dari refocusing dan realokasi belanja dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin serta vaksinasi nasional. Selain itu, fokus utama dari realisasi anggaran adalah penanganan pandemi Covid-19, dukungan anggaran perlindungan sosial masyarakat, serta percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Kemenhan juga mendapatkan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) berupa pergeseran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) untuk pembentukan komponen cadangan 2021 sebesar Rp106,7 miliar. Selain itu, tambahan anggaran ditujukan untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa dukungan vaksinasi sebesar Rp600 miliar dan dukungan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro sebesar Rp785,3 miliar.

Kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto itu juga melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis pada TA 2021. Hal tersebut tertuang dalam output prioritas yang mendorong Prioritas K/L dan Prioritas Nasional 2021, antara lain:

- Dukungan pengadaan alutsista: Rp9,3 triliun.

- Pengadaan material dan perawatan alutsista TNI AD: Rp3,88 triliun.

- Pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan alutsista TNI AL: Rp8,03 triliun.

- Pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan alutsista TNI AU: Rp8,19 triliun.

- Pembangunan Jalan Inspeksi Pengamanan Perbatasan (JIPP) sepanjang 375 kilometer: Rp321 miliar.

- Peningkatan kesejahteraan prajurit dalam bentuk pembangunan rumah dinas: Rp964,5 miliar (sumber dana Surat Berharga Syariah Negara atau SSBN).

4. TA 2022 (Rp133,4 T)

Pada 2022, Kemenhan mencatatkan outlook sebesar Rp133,4 triliun dengan alokasi prioritas, antara lain pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, multiyears contract, prioritas kementerian negara/lembaga (K/L) dan prioritas nasional, biaya operasional, serta dukungan operasional pertahanan.

Selain itu, Kementerian Pertahanan juga mendapatkan target pencadangan anggaran (automatic adjustment) sebesar Rp3,33 triliun yang memungkinkan berdampak pada realisasi belanja barang dan belanja modal. Ada juga penambahan anggaran yang masuk dalam kluster kesehatan Program PEN untuk dukungan vaksinasi sebesar Rp300 miliar.

Kementerian Pertahanan juga memperoleh tambahan anggaran untuk klaster perlindungan masyarakat berupa bantuan untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (PKLW) dan nelayan sebesar Rp855,3 miliar, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng mencapai Rp650 miliar.

5. TA 2023 (Rp144,26 T)

Dalam pagu anggaran 2023, Kemenhan direncanakan menerima alokasi anggaran sebesar Rp131,92 triliun. Jumlah tersebut akan ditargetkan untuk pemenuhan Proyek Prioritas Nasional sebesar Rp34,18 triliun. Sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk kegiatan strategis lainnya, mencakup:

- Program pelaksanaan tugas TNI: Rp3,63 triliun.

- Program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit: Rp12,33 triliun.

- Program modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarana prasarana pertahanan: Rp35,19 triliun.

- Program pembinaan sumber daya pertahanan: Rp333,3 miliar.

- Program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan: Rp607,9 miliar.

- Program dukungan manajemen: Rp79,79 triliun.

- Program kebijakan dan regulasi pertahanan: Rp24,7 miliar.

Sementara itu, outlook atau realisasi anggaran Kemenhan pada 2023 adalah Rp144,22 triliun. Tambahan anggaran sebesar Rp5,08 triliun digunakan untuk percepatan penarikan PLN dan Rp4,31 triliun untuk mendukung alutsista TNI.

6. RAPBN TA 2024 (Rp135,44 T)

Anggaran Kementerian Pertahanan sebagaimana Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 adalah Rp135,44 triliun. Anggaran tersebut direncanakan untuk program-program sebagai berikut.

- Proyek Prioritas Nasional: Rp27,78 triliun.

- Program pelaksanaan tugas TNI: Rp3,94 triliun.

- Program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit: Rp11,99 triliun.

- Program kebijakan dan regulasi nasional: Rp24,7 miliar.

- Program modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarana prasarana pertahanan: Rp39,47 triliun.

- Program pembinaan sumber daya pertahanan: Rp399,1 miliar.

- Program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan: Rp1,48 triliun.

- Program dukungan manajemen: Rp78,12 triliun.

MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan editor: Kini Wacana Ganjar-Anies Melesat, Dulu Isu Ganjar-Prabowo Mencuat