TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau Hipmi menyoroti soal masalah polusi udara Jakarta yang masuk ke daftar tertinggi dunia. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI Akbar Himawan Buchari mengklaim kendaraan listrik merupakan solusi masalah tersebut.

Akbar menilai padatnya kendaraan bermotor berbahan bakar minyak (BBM) di jam kerja dan pulang kantor berkontribusi meningkatkan polusi udara di Ibu kota. "Dari situasi inilah maka terdapat urgensi pengalihan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik," kata Akbar dalam keterangannya, Rabu, 23 Agustus 2023.

Dia mengatakan Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintah di Indonesia seharusnya memiliki kualitas udara yang terjaga. Hal itu demi memastikan roda ekonomi berjalan dengan baik. Dengan kualitas udara yang buruk akan berpengaruh terhadap semua orang yang beraktivitas di DKI Jakarta.

CEO Saka Group itu menuturkan kendaraan bermotor menyumbangkan 44 persen dari pemicu polusi udara di Ibu Kota. Dari mulai motor hingga mobil pribadi yang menggunakan bahan bakar bensin serta solar terus memenuhi jalan-jalan protokol di Ibu Kota setiap hari kerja.

Berdasarkan kalkulasi dari PT PLN (Persero), ia menyebutkan bahwa satu liter BBM yang digunakan kendaraan bermotor menyumbangkan sekitar 2,4kg CO2e dan 1,2 kWh kendaraan listrik hanya 1,3 kg CO2e. "Dari sini bisa dilihat bahwa emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan listrik mampu diperkecil,” ujar Akbar.

Menurutnya, urgensi pengalihan ke kendaraan listrik ini juga datang dari kondisi para pekerja dari kota-kota satelit Ibu Kota. Sebab para pekerja memprioritaskan penggunaan kendaraan pribadi dibandingkan menggunakan kendaraan umum.

Jika memang tidak ingin menggunakan transportasi umum, kata dia, kendaraan listrik dapat menjadi langkah tepat untuk memperbaiki kualitas udara DKI Jakarta. Selain itu, langkah itu pasti berkontribusi dalam mendukung upaya hilirisasi baterai dan kendaraan listrik di Indonesia.

Di sisi lain, ia juga menilai polusi udara ini berpotensi menganggu kinerja pemerintahan. Buktinya, tutur Akbar, polusi udara Jakarta telah mempengaruhi kondisi kesehatan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

"Bahkan Menteri ESDM ad interim Sandiaga Uno mengklaim, Presiden Joko Widodo batuk-batuk selama hampir empat minggu terakhir akibat kondisi udara Ibu Kota," ujarnya. Karena itu, menurut Akbar, pemindahan Ibu Kota menjadi semakin penting karena dapat mengurangi beban padatnya transportasi di DKI Jakarta.

Lebih lanjut, ia menyatakan setuju dengan Jokowi untuk mengendalikan polusi udara bisa usai pemerintahan pusat secara resmi berkantor di IKN. Karena, semua pegawai hingga pejabat tinggi pemerintahan akan bekerja di sana sehingga ini mengurangi volume kendaraan bermotor di jalanan DKI Jakarta.

Selain itu, Akbar juga mengklaim kualitas udara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara jauh lebih baik dibandingkan Jakarta. Karena berada di kawasan hutan hujan tropis

Adapun polusi udara Jakarta menjadi topik yang hangat dibicarakan belakangan ini. Pasalnya, Indonesia terus masuk di dalam daftar 10 kota dengan udara paling tercemar di dunia sejak Mei 2023 hingga saat ini. IQAir sempat menunjukkan indeks kualitas udara di DKI Jakarta masih masuk kategori lima besar terburuk di dunia.

Pilihan Editor: Bos Apindo Nilai WFH Kebijakan Reaktif: Polusi Udara Tidak Semata-mata karena Kendaraan