Terkini: PUPR Sebut Program Sejuta Rumah Capai 634.132 Unit, Menteri Zulhas Sebut Rusia Mitra Penting ASEAN
Reporter
Tempo.co
Editor
Grace gandhi
Senin, 21 Agustus 2023 12:08 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Senin siang, 21 Agustus 2023 dimulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mencatat Program Sejuta Rumah (PSR) telah mencapai 634.132 unit rumah per 15 Agustus 2023.
Disusul, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam Digital Economy Minister Meeting (DEMM) G20 India mengatakan Pemerintah Republik Indonesia mendukung upaya dan komitmen negara Anggota G20 untuk terus berkolaborasi dalam rangka mewujudkan transformasi digital global.
Berikutnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman menyebut negara berpotensi mengalami kerugian Rp 1,5 hingga Rp 2,5 triliun akibat larangan impor barang dengan nilai di bawah US$ 100.
Selanjutnya, Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Timor Leste saat bertemu Indonesia, dalam rangkaian Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-55, menyampaikan keinginannya agar dipercepat menjadi anggota penuh ASEAN.
Terakhir, Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan menyebut Rusia merupakan mitra dagang dan investasi penting bagi ASEAN yang mana saat ini menempati peringkat kesembilan sebagai investor di kawasan Asia Tenggara dan di posisi yang sama untuk neraca perdagangan.
Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:
Selanjutnya: 1. Program Sejuta Juta Rumah....
<!--more-->
1. Program Sejuta Juta Rumah Terealisasi 634 Ribu, PUPR: Sebagian Besar untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mencatat Program Sejuta Rumah (PSR) telah mencapai 634.132 unit rumah per 15 Agustus 2023.
"Dari data Kementerian PUPR, hingga 15 Agustus 2023 ini capaian PSR tercatat sudah mencapai 634.132 unit yang terdiri atas 559.393 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 74.739 unit rumah non-MBR," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Iwan berharap masyarakat bisa menikmati kemerdekaan dengan memiliki dan menikmati hunian yang lebih layak dan lebih sehat.
Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015 lalu merupakan program pro rakyat dan harus dilanjutkan mengingat masih banyaknya kebutuhan rumah masyarakat.
Berita selengkapnya baca di sini.
2. Indonesia Dorong G20 Tingkatkan Kolaborasi Transformasi Digital, Menteri Budi Arie: Supaya Tak Ada yang Tertinggal
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam Digital Economy Minister Meeting (DEMM) G20 India mengatakan Pemerintah Republik Indonesia mendukung upaya dan komitmen negara Anggota G20 untuk terus berkolaborasi dalam rangka mewujudkan transformasi digital global.
Sebagai anggota troika dalam Presidensi G20 India 2023, wujud nyata kolaborasi yang dilakukan Indonesia ialah mendukung pembahasan tiga isu prioritas infrastruktur digital publik, ekonomi digital yang aman dan resilien, serta keahlian digital untuk angkatan kerja masa depan dalam Digital Economy Working Group (DEWG) tahun ini.
“Indonesia berterima kasih atas kepemimpinan India dan menantikan kolaborasi di masa mendatang di antara anggota G20 untuk mewujudkan masa depan digital yang tangguh, aman, dan inklusif untuk semua, di mana tidak ada seorangpun yang tertinggal,” kata Budi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.
Berita selengkapnya baca di sini.
Selanjutnya: 3. MAKI Sebut Negara Berpotensi Rugi....
<!--more-->
3. MAKI Sebut Negara Berpotensi Rugi hingga Rp 2,5 Triliun Akibat Larangan Impor Barang di Bawah US$ 100
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman menyebut negara berpotensi mengalami kerugian Rp 1,5 hingga Rp 2,5 triliun akibat larangan impor barang dengan nilai di bawah US$ 100.
Aturan tersebut tengah direncanakan pemerintah melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau e-Commerce.
Permendag tersebut saat ini sedang diusulkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk diubah dalam bentuk melarang importasi barang pemesanan sistem online e-commerce di bawah US$ 100. Larangan ini dibuat agar produk UMKM di Indonesia tidak tergilas barang impor murah dari luar.
Berita selengkapnya baca di sini.
4. Zulkifli Hasan Sebut Timor Leste Minta Dipercepat Menjadi Anggota Penuh ASEAN
Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Timor Leste saat bertemu Indonesia, dalam rangkaian Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-55, menyampaikan keinginannya agar dipercepat menjadi anggota penuh ASEAN.
“Timor Leste meminta agar bisa dipercepat sebagai anggota penuh ASEAN,” kata Zulhas, sapaan akrab Mendag RI, ketika disinggung mengenai hasil dari pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan dan Industri Timor Leste Filipus Nino Pereira di Semarang, Jawa Tengah, sebagaimana keterangan, Senin.
Menteri Perdagangan dan Industri Timor Leste Filipus Nino Pereira menghadiri sejumlah pertemuan di rangkaian AEM ke-55 Semarang, Jawa Tengah pada 19-22 Agustus 2023, sebagai observer dan melakukan pertemuan bilateral dengan Mendag RI Zulkifli Hasan pada Minggu, 20 Agustus 2023.
Berita selengkapnya baca di sini.
Selanjutnya: 5. Menteri Zulhas Sebut Rusia....
<!--more-->
5. Menteri Zulhas Sebut Rusia Mitra Penting ASEAN, Ini Alasannya
Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan menyebut Rusia merupakan mitra dagang dan investasi penting bagi ASEAN yang mana saat ini menempati peringkat kesembilan sebagai investor di kawasan Asia Tenggara dan di posisi yang sama untuk neraca perdagangan.
"Rusia merupakan mitra dagang yang penting bagi ASEAN, Rusia peringkat ke-9 investasi terbesar di ASEAN pada 2022, di antara mitra dialog ASEAN," kata Zulhas, sapaan Mendag, saat membuka pertemuan konsultatif Menteri Ekonomi ASEAN dengan Rusia dalam rangkaian ASEAN Economic Ministers' Meeting (AEM) Ke-55 di Semarang, Jawa Tengah, Senin, 21 Agustus 2023.
Zulhas, sebagai Ketua Menteri Ekonomi ASEAN 2023, mengatakan blok Asia Tenggara memerlukan dukungan Rusia untuk memperkuat kesatuan dalam menghadapi berbagai tantangan global ke depan.
Berita selengkapnya baca di sini.
Pilihan Editor: Bakal Ambil Alih Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti, OJK Siapkan Master Plan