TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan sejumlah hal dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu, 16 Agustus 2023. Beberapa pernyataannya yang menarik perhatian adalah soal dirinya dijadikan tameng menuju Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Ia juga menyinggung kasus stunting yang disebutnya telah menurun. Adapun isi orasi Jokowi yang tak kalah menggelitik terkait dirinya diolok-olok, seperti Firaun dan plonga-plongo.

“Saya tahu, ada yang mengatakan saya bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa, Firaun, juga tolol. Ya tidak apa-apa, secara pribadi saya menerima saja,” kata mantan Wali Kota Solo di Sidang Tahunan MPR RI itu yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube DPR RI, Rabu, 16 Agustus 2023.

Jokowi pun tak ragu menyebut kritikan masyarakat yang sering menyindir pembangunan jalan tol. “Tapi ada yang tanya, memang kenapa dengan international trust yang tinggi? Rakyat-kan makannya nasi, international trust kan tidak bisa dimakan. Ya memang tidak bisa. Sama seperti jalan tol tidak bisa dimakan. Nah ini, contoh menghabiskan energi untuk hal tidak produktif,” katanya.

Berikut Pidato Lengkap Jokowi di Sidang Tahunan MPR pada hari ini.

Saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air. Para hadirin yang saya muliakan.

Saat ini, kita sudah memasuki tahun politik. Suasananya sudah hangat-hangat kuku dan tren di kalangan politisi maupun parpol (partai politik). Setiap ditanya soal siapa capres dan cawapresnya. Jawabannya, "Belum ada arahan Pak Lurah."

Saya sempat mikir, siapa Pak Lurah ini? Sedikit-sedikit Pak Lurah. Belakangan saya tahu, Pak Lurah itu ternyata saya sendiri. Ya saya jawab saja, “Saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia.”

Ternyata Pak Lurah itu kode, tapi saya tegaskan, saya bukan ketua umum (ketum) parpol, bukan pula ketua koalisi partai. Sesuai ketentuan Undang-Undang, capres dan cawapres itu ditentukan oleh parpol dan koalisi parpol.

Jadi, saya mau bilang kalau itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Walaupun saya paham, apabila nasib Presiden untuk dijadikan paten-patenan (bahasa Jawa: saling membunuh), dijadikan alibi, dijadikan tameng.

Selanjutnya: Bahkan, walaupun kampanye belum mulai, foto saya banyak...

<!--more-->

Bahkan, walaupun kampanye belum mulai, foto saya banyak dipajang dimana-mana. Saya ke Provinsi A, eh ada, ke Kota B juga ada, ke Kabupaten C ada. Sampai di tikungan-tikungan desa juga. Tapi, bukan foto saya sendiri. Ada yang di sebelahnya bareng capres. Ya tidak apa-apa, boleh-boleh saja.

Bapak dan ibu yang saya muliakan.

Posisi presiden itu, tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar. Banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dengan adanya media sosial, apa pun bisa sampai ke presiden.

Mulai dari masalah rakyat di pinggiran sampai ejekan, kemarahan, bahkan makian dan fitnahan dengan mudah disampaikan. Saya tahu, ada yang mengatakan saya bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa, Firaun, juga tolol. Ya tidak apa-apa, secara pribadi saya menerima saja.

Tapi yang membuat saya sedih itu budaya sopan santun, budi pekerti luhur, kok kelihatannya mulai hilang? Kebebasan dan demokrasi dipakai untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia.

Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat sangat kecewa dengan polusi budaya. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani untuk bersatu menjaga moralitas. Bersatu menjaga mentalitas sehingga bisa tetap melangkah dan menjalankan transformasi. Menuju Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045.

Ini yang bolak-balik saya sampaikan bahwa Indonesia punya peluang besar. Untuk meraih Indonesia Emas 2045, posisi 5 besar kekuatan ekonomi dunia dan tidak hanya peluangnya saja. Tapi strategi untuk mencapainya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal kita mau fokuskan energi untuk bergerak maju atau justru membuang energi untuk hal-hal tidak produktif yang memecah belah. Bahkan membuat kita melangkah mundur.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah Air. Para hadirin yang saya muliakan.

Bonus demografi yang bakal mencapai puncak pada 2030-an adalah peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045. Sebanyak 68 persen adalah penduduk usia produktif. Di sini kunci peningkatan produktivitas nasional kita.

Selanjutnya, peluang besar kedua adalah internasional trust (kepercayaan internasional) yang dimiliki Indonesia. Dibangun bukan sekadar lewat gimik dan retorika semata. Melainkan melalui peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap.

Selanjutnya: Momentum Presidensi Indonesia di G20...

<!--more-->

Momentum Presidensi Indonesia di G20 (Group of Twenty), keketuaan Indonesia di ASEAN, dan konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM (Hak Asasi Manusia), kemanusiaan, kesetaraan, dan kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia tiga tahun terakhir mampu mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia. Dan di tengah kondisi dunia yang bergejolak akibat perbedaan.

Indonesia dengan Pancasila-nya, dengan harmoni keanekaragamannya, dengan prinsip demokrasinya mampu menghadirkan ruang dialog, mampu menjadi titik temu, serta menjembatani perbedaan-perbedaan.

Lembaga think tank Australia Lowy Institute menyebut Indonesia sebagai middle power in Asia (penguasa menengah) dengan diplomatic influence (kemampuan diplomatik) yang terus meningkat tajam. Indonesia termasuk satu dari enam negara Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power.

Tapi ada yang tanya, memang kenapa dengan international trust yang tinggi? Rakyat-kan makannya nasi, international trust kan tidak bisa dimakan.

Ya memang tidak bisa. Sama seperti jalan tol tidak bisa dimakan. Nah ini, contoh menghabiskan energi untuk hal tidak produktif. Tapi tidak apa-apa, saya malah senang. Memang harus ada yang begini, supaya lebih berwarna, dan supaya tidak monoton.

Bapak dan ibu yang saya muliakan.

Dengan international trust yang tinggi, kredibilitas kita lebih diakui, kedaulatan kita lebih dihormati, dan suara Indonesia lebih didengar sehingga memudahkan dalam bernegosiasi. Peluang itu harus dimanfaatkan. Rugi besar jika dilewatkan karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu kita kembali memilikinya.

Sehingga strategi pertama untuk memanfaatkan kesempatan ini ialah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Kita telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6 persen pada 2022, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 pada 2022, dan meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 pada 2022.

Menyiapkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp3.212 triliun dari 2015 sampai 2023. Termasuk di dalamnya KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIP Kuliah, PKH, Kartu Sembako, perlindungan kepada lansia (lanjut usia), penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, serta reskilling dan upskilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan Program Kartu Prakerja.

Di saat yang sama, SDM kita persiapkan supaya mendapat lapangan kerja untuk bisa menghasilkan produktivitas nasional. Sehingga kita juga harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, dan memberikan nilai tambah sebesar-besarnya.

Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window opportunity untuk meraih kemajuan. Karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam (SDA), termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan (EBT).

Selanjutnya: Tapi kaya SDA saja tidak cukup, jadi pemilik saja ...

<!--more-->

Tapi kaya SDA saja tidak cukup, jadi pemilik saja tidak cukup, karena itu membuat bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya. Tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan.

Saya ingin tegaskan Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah, dan menyejahterakan rakyatnya. Dan ini bisa dilakukan melalui hilirisasi. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah melakukan transfer teknologi yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan.

Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang membangun pusat persemaian untuk mengembalikan hutan dan lahan pasca tambang.

Hilirisasi yang ingin kita lakukan bukan hanya pada komoditas mineral. Tapi juga nonmineral, seperti sawit, rumput laut, kelapa dan komoditas potensial lainnya. Mengoptimalkan kandungan lokal dan bermitra dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), petani, dan nelayan sehingga manfaatnya langsung dirasakan rakyat kecil.

Upaya ini sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang pahit bagi pengekspor bahan mentah dan bagi pendapatan negara jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, pabrik pengolahannya sudah beroperasi, saya pastikan ini akan berbuah manis, terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebagai gambaran, setelah kita hentikan ekspor nikel ore pada2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat. Kini ada 43 pabrik pengolahan nikel yang membuka peluang kerja sangat besar. Ini baru satu komoditas, jika konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel, tembaga, bauksit, CPO, dan rumput laut.

Berdasarkan perkiraan hitung-hitungan dalam sepuluh tahun, pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp 153 juta atau US$ 10.900. Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita Rp 217 juta atau US$ 15.800. Dan dalam 22 tahun, pendapatan per kapita kita Rp 331 juta atau US$ 25.000.

Sebagai perbandingan, 2022 kemarin, kita di angka Rp71 juta, artinya, dalam sepuluh tahun lompatannya bisa dua kali lipat lebih. Pondasi untuk menggapai itu semua sudah dimulai, pembangunan infrastruktur, dan konektivitas pada akhirnya menaikkan daya saing.

Berdasarkan International Institute for Management Development (IMD), daya saing kita pada 2022 naik dari peringkat 44 menjadi 34. Ini kenaikan tertinggi di dunia. Pembangunan di desa pinggiran dan daerah terluar yang memeratakan ekonomi dengan dana desa. Total Rp 539 triliun dari 2015 sampai 2023.

Konsistensi reformasi struktural, terutama penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi. Semua itu modal kita untuk meraih kemajuan.

Selanjutnya: Oleh sebab itu, saya berulang kali menyampaikan...

<!--more-->

Oleh sebab itu, saya berulang kali menyampaikan kepemimpinan mendatang sangat menentukan masa depan Indonesia. Ini bukan tentang siapa presidennya, bukan itu. Tapi apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan yang sudah dimulai?

Apakah berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak? Karena yang dibutuhkan adalah napas panjang karena kita tidak sedang jalan-jalan sore. Kita juga tidak sedang lari sprint, tapi kita harusnya lari marathon untuk mencapai Indonesia Emas.

Bapak dan ibu yang saya muliakan.

Tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit sehingga butuh keberanian dan kepercayaan untuk mengambil keputusan yang sulit dan tidak populer. Oleh sebab itu, menurut saya, pemimpin itu harus punya public trust. Bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa.

Selain itu, pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan lembaga tinggi negara, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemimpin adat, kepada guru, budayawan, tenaga kesehatan, awak media, partai politik, politisi, aparat pemerintah, TNI (Tentara Nasional Indonesia), Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), serta kepada seluruh lapisan masyarakat yang memberikan dukungan.

Saya juga menghargai upaya MPR dalam memperkokoh pondasi kebangsaan, meningkatkan pemahaman ideologi bangsa, mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok haluan negara, serta menguatkan kerjasama internasional untuk menyumbang pada pemecahan persoalan global.

Dukungan DPR juga sangat luar biasa dalam mendukung reformasi struktural, mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan, menghindari penyelewengan pengelolaan keuangan negara, dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2024.

DPD sesuai dengan kewenangannya juga aktif menyerap aspirasi masyarakat daerah, berperan dalam penyusunan beberapa RUU (Rancangan Undang-Undang), dan juga menelaah sistem tata negara.

Kontribusi BPK juga sangat signifikan dalam mendorong pertanggungjawaban anggaran dan perbaikan berkelanjutan program prioritas nasional.

Upaya Mahkamah Agung dalam menciptakan keadilan patut diapresiasi dengan melalui peningkatan transparansi peradilan, pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik, serta percepatan proses penanganan perkara dengan biaya terjangkau.

Mahkamah Konstitusi juga terbukti semakin cepat dalam menyelesaikan perkara, transparan dalam persidangan, dan mempermudah pelayanan para pencari keadilan. Komisi Yudisial terus aktif melaksanakan advokasi pelatihan dan investigasi, menjatuhkan sanksi tegas terhadap hakim yang melanggar, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Ombudsman, KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), Komnas HAM, dan lembaga nasional lainnya yang telah berkontribusi sesuai peran dan kewenangannya.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa mempermudah usaha kita dalam meraih Indonesia Maju. Marilah kita bersatu padu terus melaju untuk indonesia Maju.

Dirgahayu Republik Indonesia!

Dirgahayu Negeri Pancasila!

Merdeka! Merdeka! Merdeka!

MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: Jokowi Alokasikan Rp493,5 Triliun di RAPBN 2024 untuk Percepat Penurunan Kemiskinan