TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Ki Darmaningtyas ikut buka suara mengenai masalah polusi udara di Jabodetabek yang menjadi masalah serius. Menurut dia untuk mengatasi masalah polusi, pihaknya memiliki saran solutif yang merupakan tema besar Instran sejak berdiri 23 tahun lalu.

"Sejak digagas tahun 2000 lalu, kami fokus kampanye naik angkutan umum, kembali ke sepeda, dan berjalan kaki. Saya sebagai pendiri Instran bukan hanya ngomong, tapi mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari," ujar dia lewat keterangan tertulis dikutip Rabu, 16 Agustus 2023.

Saat ini, Darmaningtyas menilai masyarakat dan pejabat pemerintahan terlihat cuek dan belum memiliki gagasan solusi untuk mengatasi polusi udara. Seandainya para pejabat negara atau masyarakat pada umumnya mau mengikuti langkah yang dilakukannya, maka kemacetan dan polusi udara itu dapat dikurangi jauh-jauh sebelumnya, tanpa harus membuat membangun infrastruktur transportasi yang nilainya puluhan triliun rupiah.

"Komentar pejabat berwenang juga normatif saja, misalnya hanya diatasi dengan uji emisi atau dengan rekayasa lalu lintas, seperti penerapan pengaturan jam kerja. Tidak ada gagasan yang ekstrem, 'ayo ramai-ramai naik angkutan umum, bersepeda, dan jalan kaki'," kata dia.

Menurut dia, saat ini masyarakat dan pejabat negara hanya mengeluh 'macet, macet, macet, polusi-polusi' tapi tidak ada aksi nyata. Darmaningtyas mengatakan jarang ada pemerintah kota atau kabupaten, bahkan provinsi yang peduli drngan penggunaan angkutan umum.

Jika pun ada, Darmaningtyas berujar, hanya DKI Jakarta dan Jawa Tengah, sementara pemerintah kotanya ada Semarang, Kota Tangerang, Pekanbaru, dan lainnya. Ada juga sejumlah kota lain yang mengembangkan angkutan umum karena mendapatkan subsidi dari Pemerintah Pusat.

"Bagaimana masyarakat tidak akan tergantung pada kendaraan pribadi kalau pemerintah daerahnya tidak membangun jaringan angkutan umum," tutur Darmaningtyas.

Layanan angkutan umum di DKI Jakarta sekarang sudah relatif baik; ada KRL Jabodetabek, MRT, dan Transjakarta yang rutenya sudah cukup banyak dan cakupan layanannya juga luas. Seharusnya DKI Jakarta menjadi pelopor penggunaan angkutan umum ini, di mana setiap hari pegawai Pemprov DKI Jakarta menggunakan angkutan umum secara bergiliran.

Misalnya, Darmaningtyas mencontohkan pada Senin semua pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan DKI menggunakan angkutan umum. Kemudian setiap Selasa semua pegawai Dinas Perhubungan sampai ke Sudin dan BUMD transportasi menggunakan angkutan umum, dan seterusnya. "Itu bukan hanya Senen atau Selasa pertama saja, tapi setiap hari," ucap dia.

Dia membayangkan jika ada regulasi seperti itu dan dilaksanakan, maka tidak perlu ada pengaturan jam kerja, apalagi kerja di rumah (WFH) yang hanya sekadar untuk mengurangi jumlah kendaraan bermotor pribadi di jalan. Jumlah kendaraan bermotor pribadi di jalan, kata Darmaningtyas, secara otomatis akan berkurang dengan kebijakan wajib menggunakan angkutan umum tersebut.

Kebijakan itu juga akan meningkatkan penggunaan angkutan umum yang ada secara optimal. Sehingga angkutan umumnya berkembang, kemacetan berkurang, polusi udara menurun, dan masyarakatnya juga bisa bertransportasi secara murah. Ironisnya, gagasan seperti ini tidak pernah direspon.

"Sebaliknya bikin kebijakan yang aneh-aneh: WFH, pengaturan jam kerja, dan lainnya. Saya sering bertanya dalam hati, inginnya itu mengatasi kemacetan atau bikin kebijakan saja sih? Kalau ingin mengatasi kemacetan, mengapa tidak membuat kebijakan yang nyata-nyata dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi?" tutur dia.

Dia pun engajak masyarakat untuk ramai-ramai menggunakan dan mengembangkan angkutan umum, tapi subsidi angkutan umumnya jangan dipotong. Katanya mau mengatasi kemacetan tapi subsidi untuk angkutan umum kok malah dipotong," ucap Darmaningtyas.

Pilihan Editor: Jokowi Dorong WFH Jadi Solusi Polusi Udara di Jakarta, Begini Kata Kemnaker