TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana menilai pemberian subsidi untuk tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kurang tepat. Dia menyarankan pemerintah bisa tetap memberikan dukungan financial dalam bentuk lain.

“Apa itu support financialnya? Ya berarti melalui induk perusahaannya tetap memberikan suntikan dalam bentuk penyertaan modal negara misalnya,” ujar dia saat dihubungi pada Selasa, 15 Agustus 2023.

Selain itu, Aditya melanjutkan, bentuk dukungan lainnya bisa saja pemerintah membantu agar bank dari badan usaha milik negara (BUMN) bisa memberikan pinjaman ke PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan suku bunga yang lebih lunak. Lainnya, bisa juga diberikan konsesi yang lebih panjang, misalnya dari 50 tahun menjadi 80 tahun atau lebih panjang.

“Supaya tingkat pengembaliannya lebih panjang utang-utangnya,” tutur Aditya.

Instrumen dukungan lainnya, bisa juga pemerintah membantu mempermudah melakukan pengadaan lahan KCIC untuk perluasan stasiun agar dibangun area komersial. Termasuk juga masalah perizinan yang dipermudah oleh pemerintah dalam pengembangan usahanya.

Bentuk lainnya, Aditya melanjutkan, bisa juga dari sisi listriknya, di mana kereta cepat itu bertenaga setrum. Listrik ini bisa saja diberikan tarif khusus. Misalnya selama 10 tahun—karena masih awal pengenalan kereta cepat kepada masyarakat—bisa didiskon 10-20 persen.

KCJB menggunakan pita frekuensi milik Telkomsel

<!--more-->

Selain itu, dukungan juga bisa diberikan melalui harga biaya sewa pita frekuensi global system mobile (GSM) untuk operasional kereta cepat. Misalnya, Aditya mencontohkan, KCJB menggunakan pita frekuensi milik Telkomsel, pemerintah bisa membantu dari sisi kerja sama khusus agar biaya sewanya lebih murah. “Bukan gratis lho ya,” ucap Aditya.

Dia menilai, jika subsidi diberikan dalam bentuk tiket kereta cepat, maka tidak adil. Karena bisa memicu protes dari penumpang moda transportasi lain seperti Kereta Api Parahyangan, travel, dan lainnya karena merasa tidak mendapatkan subsidi. “Apa bedanya, sama-sama publik transportasi, pelat kuning juga,” tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan soal subsidi itu setelah menjajal LRT Jabodebek. Menurut dia, subsidi diberikan agar sama dengan moda transportasi massal lainnya.

"Baik yang namanya kereta bandara, TransJakarta, KRL, kereta api, LRT, MRT, baik yang namanya Kereta Cepat, semuanya harus ada subsidinya," ujar Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2023.

Menurut Jokowi, subsidi diperlukan agar tarif transportasi massal terjangkau dan mampu menarik minat masyarakat. Soal besaran subsidi yang akan diberikan untuk LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Kerugian masyarakat akibat kemacetan di Jabodetabek

<!--more-->

"Biar dihitung nanti secara teknis. Masa presiden disuruh ngitung-ngitung seperti itu," kata Jokowi.

Menurut Jokowi kerugian masyarakat akibat kemacetan di Jabodetabek dan Bandung mencapai Rp 100 triliun per tahun. Oleh karena itu, Jokowi berharap masyarakat dapat berpindah dari moda transportasi pribadi menjadi transportasi umum seperti LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Setiap tahun, loh, rugi kita hampir Rp 100 triliun. Ini harus segera diatasi karena secara makro ekonomi negara kita besar sekali. Bahwa harus ada subsidi itu, ya itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara," kata Jokowi.

Belakangan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan subsidi itu dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI. Hal itu berbeda dengan subsidi yang diberikan kepada LRT Jakarta dan mass rapid transit atau MRT Jakarta.

Contohnya, MRT Jakarta tarifnya Rp 15 ribu, sebenarnya angka finansialnya hampir dua kali lipat, sama juga dengan LRT.

“Untuk KCJB sama-sama kita memberikan PMN kepada KAI, KAI melaksanakan. Berarti beban bunga yang mesti ditanggung kan jadi for free dan dia dapatkan cashflow, bila digabungkan jadi satu bagian daripada ‘subsidi’ oleh pemerintah,” ujar dia dalam wawancara bersama Reuters dikutip pada Sabtu, 12 Agustus 2023.

Budi Karya menjelaskan bahwa PMN itu sudah ditetapkan sekitar 3-4 bulan lalu. Soal angkanya, dia mengaku tidak mengetahui secara jelas. Yang penting, kata dia, dengan adanya subsidi harga tiket sepur kilat itu bisa turun. “Iya (bisa turun),” ucap dia.

MOH KHORY ALFARIZI | CAESAR AKBAR | REUTERS

Pilihan editor: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dinilai Tak Layak Disubsidi, Bukan Kebutuhan Harian