TEMPO.CO, Batam - Kunjungan kerja Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia disambut aksi protes warga Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Minggu, 13 Agustus 2023. Ratusan warga menolak untuk relokasi imbas pembangungan mega proyek "Rempang Eco-City,".

Bahlil berkunjung ke Kantor Camat Sembulang, Rempang Kota Batam. Di perjalanan arah masuk ke lokasi, beberapa warga sudah berkumpul di sisi kiri dan kanan jalan.

Mereka membentangkan spanduk penolakan relokasi atau penggusuran. Sesekali warga yang mayoritas merupakan ibu-ibu berteriak menolak relokasi. "Kami minta 16 kampung tua jangan digusur," kata

Saat rombongan Menteri Bahlil sampai di lokasi teriakan warga semakin kencang. "Kami mohon pak menteri memperhatikan kami," kata warga lainnya.

Bahlil didampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Walikota Batam Muhammad Rudi langsung masuk ke ruangan kecil yang ada di Gedung Kantor Camat.

Selang beberapa menit, ratusan warga kembali datang membawa spanduk ingin masuk ke kantor camat. Beberapa petugas Kepolisian dan Ditpam BP Batam menahan warga untuk masuk.

Bahlil lalu keluar dari kantor camat dan menjumpai warga. Bahlil meminta perwakilan warga agar masuk ke dalam kantor camat untuk dibicarakan terkait relokasi tersebut.

Pertemuan berlangsung sekitar 30 menit.

<!--more-->

Dia meminta warga untuk mempercayakan kepada perwakilan yang akan membicarakan aspirasi yang disampaikan langsung padanya. "Saya mengerti, jadi saya minta tiga orang untuk berbicara di dalam," kata Bahlil di lokasi pertemuan pada Minggu 13 Agustue 2023.

Beberapa orang warga masuk ke dalam kantor camat dan bertemu langsung dengan menteri. Pertemuan mereka berlangsung sekitar 30 menit.

Usai pertemuan, Syamsuddin salah seorang warga yang ikut bertemu Menteri mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan aspirasi warga untuk tetep tidak direlokasi atau digusur. "Kami sudah sampaikan itu, kami bilang kalau kita tidak menolak pembangunan ini, tetapi kita menolak digusur," kata Syamsudin.

Ia menceritakan Menteri Bahlil akan membawa aspirasi warga ini ke rapat nasional di Jakarta. "Pak Menteri bilang, ini akan dipertimbangkan kembali, pokoknya kampung tua kami jangan diusik, kalau bisa dibuat molek," katanya kepada warga yang menunggu hasil mediasi di luar kantor camat.

Usai mediasi Bahlil meninjau peta pembangunan Pulau Rempang yang sudah dipajang di luar Kantor Camat. Bahlil mendapatkan penjelasan rencana pembangunan Rempang tersebut dari Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Bidang Investasi BP Batam, Sudirman Saad. "Ya bagus, semuanya lanjutakan," kata Bahlil.

Bahlil juga merespons penjelasan Sudirman Saad yang mengatakan di kawasan Kantor Camat Sembulang akan dibangun pelabuhan terminal khusus dan pelabuhan umum. "Jadi ini yang kampung tua?, ini akan jadi pelabuhan terbesar ya," kata Bahlil.

Saat diminta wawancara awak media Bahlil enggan berkomentar. "Nanti saja wawancaranya ya, kita jadwalnya kunjungan," katanya. Setelah itu Bahlil juga berkunjung ke Pulau Galang tempat relokasi warga yang terdampak.

Mega Proyek Pulau Rempang Eco-City

<!--more-->

Pengembangan kawasan Rempang Eco-City sudah dimulai sejak April 2023 lalu. Rencana ini diluncurkan dalam agenda peluncuran Program Pengembangan Pulau Rempang di Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada 12 April lalu.

Target investasi di pulau itu pun mencapai Rp 381 triliun dan akan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 306 ribu orang. Sedangkan, Perusahaan pengembang kawasan tersebut dipegang oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) anak perusahaan Artha Graha milik Tomy Winata.

Pulau Rempang digadang-gadang bakal menjadi kawasan industri sekaligus pariwisata yang memiliki “Green Zone”. Di hadapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat pelunduran program saat itu, Rudi menjelaskan jika BP Batam bakal menjadikan Pulau Rempang sebagai The New Engine of Indonesian’s Economic Growth dengan konsep “Green and Sustainable City”. Terakhir Rudi mengungkapkan pembangunan Pulau Rempang setidaknya akan di mulai pada bulan September mendatang.

Dapat Penolakan Warga

Pembangunan Pulau Rempang mendapat penolakan warga. Pasalnya 16 kampung warga dikumpulau ini akan direlokasi untuk kepentingan pembangunan tersebut.

Warga mendukung pembangunan yang direncanakan BP Batam, tetapi mereka menolak untuk direlokasi atau digusur. "Kami sudah sejak tahun 1834 berada di Rempang, sebelum BP Batam ada bahkan sebelum Indonesia merdeka, sekarang kami mau digusur, kami tidak mau," kata Gerisman Ahmad Ketua Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Pulau Rempang.

YOGI EKA SAHPUTRA

Pilihan editor: Menteri Bahlil Minta Industri Pulp dan Kertas Tingkatkan Produksi dan Serapan Tenaga Kerja