Buntut Penyakit LSD, Badan Karantina Pertanian Perketat Karantina Sapi Impor dari Australia

Reporter

Riri Rahayu

Editor

Grace gandhi

Sabtu, 12 Agustus 2023 14:39 WIB

Penyakit kulit sapi LSD atau Lumpy Skin Disease. Dok. Pemprov Jateng

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian terus memperketat tindakan karantian terhadap sapi impor asal Australia. Hal ini sebagai mitigasi seiring terdeteksinya penyakit Lumpy Skin Diseases (LSD).

Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Barantan, Wisnu Wasisa Putra, mengatakan sapi-sapi dari 4 peternakan yang ditangguhkan tapi telanjur berada di atas kapal dan berlayar menuju Indonesia, telah dilakukan pemeriksaan dan sampling lebih ketat dari biasanya sesuai kaidah epidemiologi veteriner.

"Pengetatan karantina dilakukan sembari menunggu hasil investigasi lebih lanjut oleh Pemerintah Australia," kata Wisnu melalui keterangan tertulis pada Sabtu, 12 Agustus 2023.

Wisnu menjelaskan, pengetatan tindakan karantina ini merupakan pemeriksaan laboratorium untuk penyakit LSD pada hewan-hewan yang menunjukkan gejala klinis. Selain itu, terus dilakukan untuk semua peternakan yang ditetapkan, yaitu 56 peternakan sapi impor dari Australia, di luar 4 peternakan yang ditangguhkan pada 26 Juli lalu.

"Kami terus melakukan mitigasi risiko dengan pemeriksaan klinis di atas alat angkut dan pengambilan sampel sesaat setelah hewan turun dari alat angkut," kata Wisnu.

Advertising
Advertising

Adapun dari hasil pemeriksaan laboratorium, telah ditemukan 3 ekor sapi positif LSD dengan uji Real Time Polymerase Chains Reaction (qPCR). Sapi tersebut berasal dari salah satu dari 4 peternakan yang ditangguhkan saat dalam perjalanan ke Indonesia, sehingga total ada 16 ekor sapi impor Australia yang positif LSD sejak 25 Mei lalu.

Selanjutnya: Wisnu berujar, hewan positif itu segera dipotong....

<!--more-->

Wisnu berujar, hewan positif itu segera dipotong bersyarat oleh pejabat karantina untuk mencegah penularan lebih lanjut.

Masuknya penyakit LSD melalui sapi impor, kata Wisnu, menganggu program pengendalian dan penanggulangan LSD di Indonesia. "Aspek Sanitary and Phytosanitary (SPS) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentu harus dipenuhi oleh Australia sebagai negara ekportir sapi," kata Wisnu.

Sejauh ini, Australia menyatakan bahwa negaranya masih bebas LSD. Pemerintah Australia, melalui Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF) sudah memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan dan protokol karantina. Namun, Barantan masih menemukan sapi dengan gejala klinis LSD di atas alat angkut, selanjutnya terkonfirmasi positif uji laboratorium dengan metode qPCR pada hewan-hewan yang belum pernah divaksin LSD.

Karena itu, menurut Wisnu, investigasi bersama menjadi salah satu jalan tengah untuk memastikan sumber infeksi LSD pada sapi impor dari Australia ke Indonesia.

"Dengan adanya temuan LSD tersebut, juga perlu reharmonisasi persyaratan kesehatan hewan dan protocol karantina, untuk menjamin sapi impor dari Ausralia ke Indonesia memenuhi syarat kesehatan, termasuk bebas LSD," kata Wisnu.

Pilihan Editor: Budi Karya: Operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung Mulai 1 Oktober, tapi Bisa Geser

Berita terkait

Ditangkap di Australia, Mantan Pilot Marinir AS Akui Bekerja dengan Peretas Cina

11 jam lalu

Ditangkap di Australia, Mantan Pilot Marinir AS Akui Bekerja dengan Peretas Cina

Mantan pilot Marinir AS yang menentang ekstradisi dari Australia, tanpa sadar bekerja dengan seorang peretas Tiongkok, kata pengacaranya.

Baca Selengkapnya

Ramai Peti Jenazah Kena Bea Masuk 30 Persen, Kemenkeu: Tak Ada Penetapan Pungutan

1 hari lalu

Ramai Peti Jenazah Kena Bea Masuk 30 Persen, Kemenkeu: Tak Ada Penetapan Pungutan

Kementerian Keuangan memastikan peti jenazah tidak termasuk dalam barang yang dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor

Baca Selengkapnya

Australia Siapkan 20 Program Beasiswa untuk Indonesia Timur

1 hari lalu

Australia Siapkan 20 Program Beasiswa untuk Indonesia Timur

Pemerintah Australia menyiapkan 20 program beasiswa untuk Indonesia Timur pada tahun ini guna memperkuat hubungan diplomatik.

Baca Selengkapnya

Australia dan Selandia Baru Dukung Palestina dalam Keanggotan Penuh PBB

2 hari lalu

Australia dan Selandia Baru Dukung Palestina dalam Keanggotan Penuh PBB

Australia dan Selandia Baru pada Jumat bergabung dengan 141 negara lain untuk mendukung negara Palestina dalam pemungutan suara keanggotaan PBB

Baca Selengkapnya

Mentan Amran Tinjau Pertanaman Padi di Sulawesi Selatan

2 hari lalu

Mentan Amran Tinjau Pertanaman Padi di Sulawesi Selatan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau jalanya pertanaman padi di sejumlah sentra wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Baca Selengkapnya

Sebanyak 24 Ekor Satwa Endemik dan Dilindungi Dilepasliarkan di Taman Nasional Wasur Merauke

4 hari lalu

Sebanyak 24 Ekor Satwa Endemik dan Dilindungi Dilepasliarkan di Taman Nasional Wasur Merauke

Satwa endemik tersebut merupakan sitaan dari upaya penyelundupan satwa dilindungi via Bandar Udara Mopah yang digagalkan Karantina Papua Selatan.

Baca Selengkapnya

Bisa Produksi Dalam Negeri, Militer India Siap Hentikan Impor Amunisi

4 hari lalu

Bisa Produksi Dalam Negeri, Militer India Siap Hentikan Impor Amunisi

Angkatan Bersenjata India berencana menghentikan impor amunisi pada tahun depan karena industri dalam negeri sudah mampu memenuhi kebutuhan domestik.

Baca Selengkapnya

Aneka Kegiatan dan Kebutuhan Syahrul Yasin Limpo dari Urunan Pegawai Kementan: dari Sapi Kurban, Umrah, hingga Bayar ART

4 hari lalu

Aneka Kegiatan dan Kebutuhan Syahrul Yasin Limpo dari Urunan Pegawai Kementan: dari Sapi Kurban, Umrah, hingga Bayar ART

Persidangan perkara dugaan pemerasan oleh bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di lingkungan Kementan terkuak fakta-fakta baru.

Baca Selengkapnya

Serikat Petani Indonesia Dukung Penuh Pompanisasi

4 hari lalu

Serikat Petani Indonesia Dukung Penuh Pompanisasi

SPI mendorong semua anggota menggunakan fasilitas pompa dalam mengantisipasi musim kering dampak el Nino.

Baca Selengkapnya

Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

4 hari lalu

Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

Permintaan itu agar Kementerian Pertanian mendapat predikat WTP dari BPK karena ada kejanggalan anggaran proyek food estate era Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya