TEMPO.CO, Jakarta - PT Waskita Karya (Persero) Tbk memastikan pembatalan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 3 triliun tidak berdampak pada proyek-proyek penugasan pemerintah.

Senior Vice President Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita, mengatakan rencana PMN tahun anggaran 2022 tersebut ditujukan untuk merampungkan proyek Tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan Bogow-Ciawi-Sukabumi.

"Sehingga, tidak ada relevansi dengan penyelesaian proyek-proyek penugasaan yang saat ini dikerjakan perseroan," kata Ermy kepada Tempo, Kamis, 10 Agustus 2023.

Soal proyek penugasan pemerintah lainnya, termasuk proyek-proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN), Ermy mengatakan tetap berjalan dan berprogres dengan baik. Sebab,mayoritas proyek berjalan saat ini menggunakan skema pembayaran progress atau monthly payment. "Sehingga penyelesaian proyek tersebut mengandalkan uang muka dan dana termin yang cair," ujarnya.

Ihwal strategi menyehatkan keuangan perseroan dalam jangka pendek, Ermy menyebut Waskita Karya saat ini masih berfokus pada finalisasi review komprehensif Master Restructuring Agreement (MRA), yang diharapkan dapat memberikan fleksibilitas penggunaan kas dalam menjaga keberlangsungan usaha. Ermy berharap proses ini selesai pada semester kedua tahun ini.

"Selain itu, perseroan terus berupaya mendorong penguatan risk management dalam pemilihan dan pengambilan proyek yang feasible secara keuangan dan teknis," tutur Ermy.

Kementerian PUPR khawatir PSN tidak jalan

<!--more-->

Keuangan Waskita Karya memang tengah bermasalah. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan gentingnya beban finansial yang dipikul Group Waskita. Perdagangan saham, obligasi, serta sukuk emiten berkode WSKT itu bahkan mulai disuspensi sejak Februari lalu. Penyebabnya, kegagalan perseroan memenuhi tenggat pembayaran bunga obligasi.

Di tengah masalah keuangan yang melilit Waskita Karya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono disebut bersurat kepada Erick Thohir dan mewanti-wanti agar dana proyek dari APBN tidak digunakan untuk membayar utang BUMN Karya kepada perbankan. nasional (PSN) atau proyek strategis pemerintah.

"PSN kan perintah presiden. Jadi, harus dipisahkan antara (dana) restrukturisasi dan program prioritas nasional. Itu pesannya," ujar Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja ketika ditemui wartawan di Gedung Kementerian PUPR pada Rabu, 9 Agustus 2023

Endra menuturkan jika dana proyek dari APBN digunakan untuk memenuhi tanggung jawab BUMN terhadap bank, Kementerian PUPR khawatir PSN tidak jalan. Adapun dana PSN atau proyek strategis itu nilainya hampir Rp 118 triliun.

Dalam perkara ini, Endra pun berharap proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak terganggu. Dengan catatan, kata dia, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) satu suara. "Dan itu tugas Menteri BUMN untuk konsolidasi diri. Restrukturisasi jalan, tapi program strategis tidak terganggu," tuturnya.

RIRI RAHAYU | CAESAR AKBAR

Pilihan editor: Sidang PKPU Waskita Karya Digelar Hari Ini