TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menggelar kegiatan Temu Bisnis atau business matching untuk keenam kalinya sejak tahun 2022. Temu Bisnis Tahap VI ini merupakan upaya mendorong Kementerian/Lembaga negara untuk menggunakan produk dalam negeri (PDN) dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Berlangsung di Jakarta International Expo, Jakarta pada 3-5 Agustus 2023, Kemenkeu bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mengadakan acara ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Temu Bisnis Tahap VI merupakan upaya memperkuat aksi afirmasi belanja produk dalam negeri di kementerian dan lembaga pemerintah. Tak hanya itu, Temu Bisnis juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

“Tujuan Temu Bisnis adalah untuk meningkatkan komitmen di dalam menggunakan realisasi belanja, terutama dalam hal pengadaan produk dalam negeri,” ujar Sri Mulyani dalam sambutannya di pembukaan Temu Bisnis VI, Kamis, 3 Agustus 2023.

Sri Mulyani menekankan bahwa kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN akan mencakup kementerian dan lembaga pemerintah tingkat pusat, daerah, dan badan usaha milik negara (BUMN). Kementerian dan lembaga negara ditargetkan dapat membelanjakan 95 persen dari pagu belanja mereka untuk produk dalam negeri , terutama yang disediakan oleh usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Selanjutnya: Bendahara negara itu juga mengungkapkan....

<!--more-->

Bendahara negara itu juga mengungkapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun ini yang sudah dianggarkan sebesar Rp 1.112,45 triliun untuk 5,3 juta paket pengadaan. Hingga saat ini, realisasi RUP tersebut baru tercatat senilai Rp 387,81 triliun untuk 768 ribu paket.

“Artinya, masih banyak sekali belanja negara yang bisa dioptimalkan,” ucap Sri Mulyani. Dia pun berharap belanja barang dan jasa pemerintah pada enam bulan terakhir 2023 dapat memacu penggunaan produk dalam negeri.

Pemerintah, menurut Sri Mulyani, juga mendorong pelaku UMKM dapat berkompetisi ke pasar ekspor. Sri Mulyani mengatakan, produk dalam negeri akan dibantu pertumbuhannya agar dapat menurunkan penggunaan produk impor yang masih sangat tinggi.

Salah satu cara yang sedang gencar dijalankan pemerintah adalah peningkatan realisasi belanja produk UMKM dan artisan sebesar Rp 250 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Kami juga mendukung produk lokal dengan terus memperkuat dari sisi produksinya, yaitu daya saing, kualitas, dan kompetitif harganya,” jelas Sri Mulyani.

SULTAN ABDURRAHMAN

Pilihan Editor: Profil PT Vale Indonesia, Perusahaan Tambang Nikel yang Bakal Didivestasi Erick Thohir