Stafsus Mendag Sebut Kebijakan UU Anti-Deforestasi Uni Eropa Gaya Perang Dagang Baru

Selasa, 1 Agustus 2023 21:00 WIB

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga menjadi panelis pada Diskusi Kelompok Terpumpun dengan tema "Mencari Tititk Temu dalam Kerja Sama Ekonomi Strategis Indonesia dan Uni Eropa" yang diselenggarakan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Selasa (4 Juli).

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional, Bara Hasibuan, menilai Uni Eropa secara tidak langsung memulai perang dagang baru melalui perspektif lingkungan hidup. Perang dagang baru dilakukan melalui penerbitan UU Anti Deforestasi.

Beleid itu mengatur agar barang yang diekspor ataupun diimpor Uni Eropa bebas dari deforestasi atau penggundulan hutan.

"Seakan-akan negara lain, termasuk Indonesia, tidak memiliki komitmen yang sama atau melakukan hal ril dalam melawan perubahan iklim," tutur Bara dalam forum FoodAgri Insight 'Melawan UU Anti Deforestasi Uni Eropa' di Auditorium Kementerian Perdagangan pada Selasa, 1 Agustus 2023.

Padahal, menurut dia, penyumbang emisi gas rumah kaca justru kebanyakan negara maju. Misalnya, Amerika Serikat, melalui penggunaan kendaraannya.

Pemerintah, kata Bara, bersikap tegas dengan menolak dan melawan UU Anti Deforestasi. Langkah yang diambil, yakni dengan jalur diplomasi. Menurut Bara, kementeriannya selalu menyampaikan keberatan atas kebijakan Uni Eropa tersebut. Selain itu, pemerintah menggalang kekuatan dari negara lain yang termasuk the emerging economic untuk menghadapi kebijakan ini.

Advertising
Advertising

"Kalau nantinya harus melakukan gugatan di WTO (World Trade Organization), ya kami siap," ujar Bara.

Uni Eropa dinilai menggunakan perspektif atau standar sendiri

<!--more-->

Bara mengatakan pemerintah tidak sepakat dengan UU Anti Deforestasi Uni Eropa lantaran bakal memberi implikasi besar bagi kehidupan rakyat Indonesia, terutama para petani kecil. Termasuk potensi penurunan nilai ekspor ke Uni Eropa.

Jika mengacu pada hasil ekspor tahun lalu, setidaknya ada US$ 6,7 miliar yang berpotensi terhambat aturan ini.

Lebih lanjut, Bara menyebut dalam membuat kebijakan ini, Uni Eropa menggunakan perspektif atau standar sendiri. Walhasil, ada kebijakan yang salah sasaran. Misalnya dengan memasukkan kategori kakao sebagai komoditas yang masuk di UU Anti Deforetasi.

"Kokoa ini kan bukan komoditi hutan. Salah sasaran. Kokoa tidak sebabkan deforestasi," ujar Bara. "Uni Eropa dengan kekuatan ekonomi yang lama, income per kapita sangat tinggi, dan kehidupan yang sangat modern, tidak bisa gunakan standar mereka untuk menekan negara lain."

Pilihan editor: Tanggapi UU Anti-Deforestasi Uni Eropa, Eksportir Kopi Indonesia Bakal Cari Pasar Lain

Berita terkait

Uni Eropa Menolak Media asal Rusia, Ketua Parlemen Berang

11 jam lalu

Uni Eropa Menolak Media asal Rusia, Ketua Parlemen Berang

Ketua parlemen Rusia mengecam Uni Eropa yang melarang distribusi empat media Rusia. Hal itu sama dengan menolak menerima sudut pandang alternatif

Baca Selengkapnya

Greenpeace Anggap Perpres Energi Terbarukan Melenceng dari Komitmen Paris Agreement

2 hari lalu

Greenpeace Anggap Perpres Energi Terbarukan Melenceng dari Komitmen Paris Agreement

Greenpeace mengkritik Pemerintah Indonesia yang masih menolerir proyek PLTU. Pemenuhan Paris Agreement 2015 masih jauh panggang dari api.

Baca Selengkapnya

Uni Eropa, UNODC dan ILO Luncurkan PROTECT untuk Lindungi Hak Perempuan Pekerja Migran

4 hari lalu

Uni Eropa, UNODC dan ILO Luncurkan PROTECT untuk Lindungi Hak Perempuan Pekerja Migran

PROTECT ditujukan untuk memperkuat hak-hak perempuan pekerja migran, anak-anak dan kelompok berisiko di Indonesia

Baca Selengkapnya

2.130 Perusahaan Kebun Sawit Ilegal Bakal Dikenai Denda?

4 hari lalu

2.130 Perusahaan Kebun Sawit Ilegal Bakal Dikenai Denda?

Ribuan perusahaan kebun sawit ilegal membabat 3,3 juta hektare hutan. Pengenaan denda disebut tak menghitung kerusakan lingkungan.

Baca Selengkapnya

Kerja dan Tinggal di Jerman Semakin Mudah dengan Peraturan Baru, Simak Ketentuannya

5 hari lalu

Kerja dan Tinggal di Jerman Semakin Mudah dengan Peraturan Baru, Simak Ketentuannya

Berikut peraturan baru untuk mempermudah proses mencari kerja di Jerman bagi warga negara di luar Uni Eropa.

Baca Selengkapnya

Di Forum PBB, KLHK Menyampaikan Deforestasi Indonesia Turun Signifikan

9 hari lalu

Di Forum PBB, KLHK Menyampaikan Deforestasi Indonesia Turun Signifikan

Dalam forum PBB di New York, KLHK menyampaikan deforestasi netto Indonesia 2021-2022 sebesar 104 ribu ha, turun dari 113,5 ribu ha pada 2020-2021.

Baca Selengkapnya

Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit

11 hari lalu

Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit

Asisten Pidsus Kejati Sumbar Hadiman menjelaskan pemanggilan Bupati Solok Selatan itu terkait kasus dugaan korupsi penggunaan hutan negara tanpa izin.

Baca Selengkapnya

Revisi Permendag Soal Impor Berlaku Hari Ini, Mendag Zulhas Klaim Tidak Ada Masalah Lagi

13 hari lalu

Revisi Permendag Soal Impor Berlaku Hari Ini, Mendag Zulhas Klaim Tidak Ada Masalah Lagi

Permendag 36/2023 tentang Pengaturan Izin Impor pernah mendapat protes dari berbagai kalangan.

Baca Selengkapnya

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

15 hari lalu

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

Cina menjadi salah satu negara yang bisa mengurangi dampak polusi udaranya secara bertahap. Mengikis dampak era industrialisasi.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

16 hari lalu

Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

Terkini: Presiden Jokowi dorong penghiliran industri jagung, Uni Eropa jajaki peluang investasi di IKN.

Baca Selengkapnya