TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan RI (Menhub) Budi Karya Sumadi menjalani pemeriksaan di KPK selama 10 jam, pada Rabu, 26 Juli 2023. Budi Karya diperiksa sebagai saksi dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur Kereta Api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Sumatera periode 2018-2022.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkapkan, keterangan Budi Karya diperlukan untuk menggali lebih dalam tentang dugaan kasus suap pengadaan dan pemeliharaan jalur Kereta Api di wilayah untuk periode tersebut.

Budi Karya sendiri menjadi Menhub menggantikan Ignasius Jonan pada 2016. Sebelumnya menjadi menteri, ia menjabat sebagai Direktur Angkasa Pura II. Lantas, berapa harta kekayaan Budi Karya?

Harta Kekayaan Budi Karya Sumadi

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Elektronik (e-LHKPN) pada laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Karya Sumadi tercatat pertama kali menyampaikan total nilai asetnya pada 25 Juni 2010 ketika ditunjuk sebagai Direktur Utama (Dirut) salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, yaitu PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

Saat itu, jumlah nilai kekayaannya sebesar Rp12,7 miliar (Rp12.723.358.333). Tak hanya itu, pria kelahiran 18 Desember 1956 tersebut juga didapuk menjadi Dirut PT Jakarta Propertindo (JakPro) periode 2004-2013. Dengan demikian, Budi Karya merangkap jabatan sebagai Dirut di Jakpro dan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

Ia kembali menyerahkan laporan jumlah hartanya saat menjabat Dirut PT Angkasa Pura II (Persero) sebesar Rp19,3 miliar (Rp19.350.117.850) pada 27 Februari 2015. Selang setahun memimpin perusahaan pengelola bandara milik Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Budi Karya Sumadi diangkat Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjadi Menhub.

Rincian harta kekayaan Menhub Budi Karya

<!--more-->

Pria lulusan arsitektur Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menggantikan Ignasius Jonan dalam Kabinet Kerja (2016-2019). Lalu, ia kembali dilantik Jokowi untuk menjadi kepala tertinggi di lingkungan Kemenhub dalam Kabinet Indonesia Maju (2019-2024). LHKPN yang disampaikannya kepada KPK per 31 Desember 2022 mencapai Rp42 miliar (Rp42.066.055.053).

Adapun rincian harta kekayaan Menhub Budi Karya Sumadi adalah sebagai berikut.

- Tanah dan bangunan: Rp21.982.034.000.

- Alat transportasi dan mesin: Rp627.250.000.

- Harta bergerak lainnya: Rp705.000.000.

- Surat berharga: Rp4.631.698.113.

- Kas dan setara kas: Rp13.639.931.011.

- Harta lainnya: Rp3.399.807.802.

- Utang: Rp2.919.665.873.

Koleksi Properti dan Mobil Budi Karya Sumadi

Tanah dan bangunan milik Menhub Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 itu tersebar di Jakarta Utara, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Terdapat 13 properti dengan luas berkisar 110 sampai 6.069 meter persegi serta senilai Rp234 juta hingga paling mahal Rp4,2 miliar.

Budi Karya Sumadi juga menyimpan tiga kendaraan roda empat mewah, yaitu Toyota Vellfire Minibus (2013), Toyota Fortuner Jeep (2016), dan Mercedes Benz Jeep (1995). Ketiga alat transportasi milik pria asal Palembang itu seharga Rp627 juta.

Kasus Korupsi di DJKA

<!--more-->

Dugaan suap di lingkungan DJKA terungkap setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Lembaga antirasuah itu menyebut 10 orang di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I wilayah Jawa Tengah bermain dalam proyek pengadaan dan pemeliharan jalur perlintasan kereta api di sejumlah wilayah di Indonesia.

Sepuluh orang yang terseret OTT itu terdiri dari dua peran, yaitu pemberi dan penerima dana suap. Adapun empat orang di antaranya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat, Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT KA Manajemen Properti Yoseph Ibrahim, serta Vice President PT KA Manajemen Properti Parjono.

Usai menjelani pemeriksaan hari ini, Budi Karya enggan berkomentar banyak soal pemeriksaanya. "Hal-hal lain terkait pemeriksaan tadi bisa disampaikan dengan pemeriksa. Terima kasih," kata Budi Karya di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 26 Juli 2023.

Budi Karya juga mengapresiasi dan akan memberikan dukungan kepada KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia. "Terima kasih kepada KPK yang telah melakukan dengan konsisten, dan dengan upaya ini KPK dan kami turut serta menghilangkan korupsi di Indonesia," ujar Budi Karya.

Pilihan editor: Menhub Budi Karya Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Kerja Sama Transportasi Umrah dan Haji