TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Aman AK menilai Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bukan sosok yang tepat untuk dicalonkan sebagai Direktur Utama Pertamina. Pernyataan itu dia sampaikan menanggapi kabar bahwa Ahok akan dipilih sebagai Direktur Utama Pertamina.

Amin menilai selama ini kinerja Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina tidak moncer. "Selain itu, figur Pak Ahok lebih menonjol sebagai seorang politisi ketimbang pebisnis atau profesional," ujar Amin kepada Tempo, Minggu, 23 Juli 2023.

Oleh karena itu, menurut Amin, jika wacana Ahok bakal menjabat Dirut Pertamina terealisasikan, publik bisa berasumsi bahwa pergantian Dirut Pertamina kental dengan nuansa politik. "Apalagi Nicke Widyawati baru 9 bulan lalu dikukuhkan kembali sebagai Dirut Pertamina," ujarnya.

Wacana Ahok bakal menggantikan Nicke sebagai Dirut Pertamina muncul usai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memanggil Ahok dan Nicke beberapa waktu lalu.

"Saya tidak tahu apakah akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat atau tidak. Sampai saat ini, Menteri BUMN tidak secara tegas mengungkapkan hal ini, baik di depan Komisi VI atau di ruang publik," kata Amin.

Di sisi lain, Amin mengatakan pergantian pimpinan Pertamina itu menjadi kewenangan Menteri BUMN. "Tidak harus meminta pertimbangan atau masukan dari Komisi VI DPR," kata dia.

Namun, sebagai mitra kerja Pertamina, DPR berharap supaya figur yang dipilih menjadi direksi perusahaan minyak plat merah tersebut adalah sosok yang berintegritas dan kompeten. Terlebih Kementerian BUMN sudah memiliki core values untuk para direksi dan komisari yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Sejak isu Ahok menggantikan Nicke sebagai Dirut Pertamina muncul di ruang publik, Menteri BUMN Erick Thohir tidak membuat bantahan. Erick hanya mengatakan hal tersebut masih dalam tahap review.

"Belum ada keputusan yang diambil terkait pergantian pimpinan. Masih di-review mana yang terbaik," kata Erick, Sabtu, 22 Juli 2023, dikutip dari Antara.

Menurut Erick, wacana ini muncul seiring penetapan Wakil Menteri BUMN II yang baru, yakni Roslan Roeslani. Sebagai wakil menteri yang membawahi BUMN sektor energi, kata Erick, Roslan diberi kesempatan mereview kinerja perusahaan di bawah klaster yang diampu.

Tempo juga berupaya mengonfirmasi hal ini kepada Ahok. Namun, hingga berita ini ditayangkan, Ahok belum memberi tanggapan.

Pilihan Editor: Alasan Luhut Sebut OTT KPK Kampungan