Jokowi Minta Jajarannya Deteksi Dini Ancaman Penurunan Stok Beras Akibat El Nino

Minggu, 23 Juli 2023 11:42 WIB

Calon pembeli mengecek kualitas beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Selasa 4 Oktober 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju inflasi pada September sebesar 1,17 persen (month-to-month/mtm), tertinggi sejak Desember 2014 dengan komoditas utama penyumbang inflasi tersebut adalah harga b ahan bakar minyak (BBM), beras dan angkutan dalam kota. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali menyoroti dampak fenomena El Nino di Tanah Air. Jokowi telah menginstruksikan jajaran kabinetnya untuk mempersiapkan mengantisipasi menurunnya jumlah ketersediaan beras akibat cuaca ekstrem ini.

"Pak Presiden minta segala sesuatunya dengan baik mulai dari upaya deteksi dini, teknologi modifikasi cuaca, hingga penyiapan waduk dan sumur bor," ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya pada Sabtu malam, 22 Juli 2023.

Menurut Arief, Jokowi juga telah memerintahkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk mempercepat penanaman padi. Kementerian Pertanian juga diminta untuk menyiapkan produksi dan penyaluran pupuk. Jokowi juga meminta Bapanas untuk mengkalkulasi jumlah kebutuhan beras dan Sumber penyerapannya.

Arief mengatakan saat ini Bapanas telah menyesuaikan harga gabah dan beras sekitar 20 persen untuk menjaga keseimbangan baru. Hal itu dilakukan melalui penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. Dia berharap langkah tersebut dapat membuat keberlangsungan industri perberasan nasional stabil, baik di tingkat petani, penggilingan, hingga pedagang.

Berdasarkan catatan Bapanas, harga gabah kering panen (GKP) yang sebelumnya Rp 4.200 menjadi Rp 5.000 per kilogram. Sedangkan harga beras premium di wilayah sentra produksi naik dari Rp 12.800 menjadi Rp 13.900 per kilogram.

Advertising
Advertising

Selanjutnya: Arief berujar HPP dan HET beras harus....

<!--more-->

Arief berujar HPP dan HET beras harus disesuaikan dengan kenaikan komponen-komponen yang berpengaruh pada produksi. Misalnya, biaya sewa lahan, pupuk, hari orang kerja, dan BBM.

Menurut Arief, kenaikan HPP dan HET juga merupakan perintah Kolowi agar harga beras berada di level wajar bagi produsen, pedagang, dan konsumen. "Tidak boleh harga di hulu terlalu rendah dan harga di hilir tidak boleh terlalu tinggi," kata dia.

Pemerintah juga tetap berencana mengimpor beras untuk mengantisipasi dampak dari El Nino. Terlebih, ucap Arief, hal itu harus dipersiapkan dari jauh hari mengingat kondisi geopolitik dan lingkungan global saat ini. Namun, dia memastikan impor beras akan dilakukan secara terukur, sehingga petani tidak perlu khawatir.

"Pemenuhan kebutuhan nasional secara umum masih dipenuhi dari dalam negeri. Importasi dilakukan hanya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan," kata Arief.

Pilihan Editor: Luhut Protes ke Bank Dunia soal Indeks Kinerja Logistik RI Anjlok, Eks Ketum ALI: Negara Lain Menerima

Berita terkait

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

1 jam lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Antara Surplus 48 Bulan Berturut-turut, Ekspor Turun dan Pembatasan Impor Jokowi

2 jam lalu

Antara Surplus 48 Bulan Berturut-turut, Ekspor Turun dan Pembatasan Impor Jokowi

Indonesia kembali mencatat surplus perdagangan 48 bulan berturut-turut pada April 2024

Baca Selengkapnya

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

2 jam lalu

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

Jajaran pengurus GP Ansor menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Berikut profil Gerakan Pemuda Ansor.

Baca Selengkapnya

Istana soal PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas: Presiden Ucapkan Terima Kasih

2 jam lalu

Istana soal PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas: Presiden Ucapkan Terima Kasih

Istana Kepresidenan juga menyatakan Jokowi selalu menghormati PDIP.

Baca Selengkapnya

Pemprov Kaltim Siapkan 16 Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi

3 jam lalu

Pemprov Kaltim Siapkan 16 Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan 16 sapi kurban bantuan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

3 jam lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

3 jam lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

3 jam lalu

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla atau JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ini tiga poin pembelaannya.

Baca Selengkapnya

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

3 jam lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

4 jam lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya