Tingkat Kemiskinan Turun jadi 9,36 Persen, BKF Kemenkeu Singgung Komitmen Pemerintah soal Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

Reporter

Antara

Rabu, 19 Juli 2023 20:51 WIB

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi UKP Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono (kiri) berbincang dengan pedagang saat mengunjungi Pasar Minggu, Jakarta, Kamis 13 April 2023. Kunjungan Presiden ke pasar tersebut untuk memantau harga kebutuhan pokok jelang Lebaran dan membagikan paket bantuan sosial kepada pedagang dan masyarakat. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Atqo Mardiyanto mengumumkan tingkat kemiskinan pada Maret 2023 turun menjadi 9,36 persen atau sebanyak 25,9 juta orang.

“Tingkat kemiskinan pada Maret 2023 ini mengalami penurunan sebesar 0,21 persen dibandingkan kondisi September 2022 dan turun 0,18 persen dibandingkan Maret 2022,” ujar Atqo Mardiyanto dalam konferensi pers virtual, di Jakarta, Senin, 17 Juli 2023.

Adapun jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 turun sebesar 0,46 juta orang bila dibandingkan pada September 2022. Kalau dibandingkan dengan kondisi Maret 2022, jumlahnya turun sebesar 0,26 juta orang.

Masih lebih tinggi dibanding sebelum pandemi

Namun begitu, capaian tingkat maupun jumlah kemiskinan pada Maret 2023 masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi.

Sebagai gambaran, kata Atqo, tingkat kemiskinan per September 2019, atau sebelum pandemi Covid-19 tercatat di level 9,22 persen. Angka ini lebih rendah 0,14 persen dibandingkan Maret 2023.

Advertising
Advertising

Sedangkan jumlah penduduk miskin per September 2019 sebanyak 24,78 juta penduduk. Angka ini lebih rendah 1,12 juta orang dari Maret 2023.

Disparitas kemiskinan antar wilayah masih lebar

Dalam pengumumannya, BPS juga menyebutkan disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih lebar. Tingkat kemiskinan di perkotaan pada Maret 2023, misalnya, berada di level 7,29 persen. Sementara tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 12,22 persen.

Meski demikian, baik tingkat kemiskinan di perkotaan maupun pedesaan pada Maret 2023 turun ketimbang angka September 2022, dengan penurunan masing-masing sebesar 0,24 persen dan 0,14 persen.

Penurunan tingkat kemiskinan di perkotaan lebih besar

BPS mencatat penurunan tingkat kemiskinan di perkotaan lebih besar, tapi tingkat kemiskinan di pedesaan menunjukkan perkembangan yang lebih baik bila dibandingkan dengan sebelum pandemi.

Adapun tingkat kemiskinan turun sebesar 0,38 persen bila dibandingkan September 2019 yang tercatat berada di level 12,60 persen. Sementara tingkat kemiskinan di perkotaan pada Maret 2023 lebih tinggi 0,73 persen dibandingkan September 2019 yang tercatat sebesar 6,56.<!--more-->

BKF Kemenkeu: sejalan dengan fokus pemerintah

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan penurunan kemiskinan yang terjadi per Maret 2023 seiring dengan fokus kebijakan pemerintah.

"Sejalan dengan fokus kebijakan jangka pendek pemerintah untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2024 mendatang,” kata Febrio dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023.

Adapun secara spasial, tingkat kemiskinan per Maret 2023 menurun baik di perkotaan maupun di perdesaan. “Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2023 ini sejalan dengan terus menguatnya aktivitas ekonomi, menurunnya angka pengangguran, serta inflasi yang semakin terkendali,” tutur Febrio.

Penyaluran bansos efektif

Di saat yang sama, kata Febrio, penyaluran bantuan sosial atau bansos per triwulan I 2023 juga efektif dengan realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 89,3 persen. Sedangkan realisasi program Kartu Sembako mencapai 86,5 persen.

Per Maret 2023, pemerintah juga menggulirkan tambahan bantuan pangan beras dalam rangka menjaga akses pangan rumah tangga miskin dan rentan serta menjaga stabilitas harga pangan.

Komitmen pemerintah dorong percepatan pertumbuhan ekonomi

Febrio menyebutkan pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, dan menjaga stabilitas inflasi sehingga dapat mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan hingga di bawah level prapandemi.

RR ARIYANI

Pilihan Editor: BKF Sebut Tingkat Kemiskinan yang Turun jadi 9,36 Persen Sejalan dengan Fokus Pemerintah, Ini Target Jokowi

Berita terkait

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

55 menit lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

1 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

2 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

6 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

14 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

16 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

16 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

17 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

18 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

19 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya