TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie tidak bicara banyak soal dugaan kebocoran data penduduk yang berada di Dukcapil Kemendagri.

Politisi PDIP yang baru dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Menkominfo pada Senin, 17 Juli 2023, ini hanya mengatakan kasus tersebut menjadi pekerjaan rumah yang akan diselesaikan.

"Soal kebocoran data, ada 300 juta NIK, sementara penduduk kita cuma 277 juta. Jadi, penduduk kita ada yang punya 2 NIK," ujar Budi Arie dalam konferensi pers di Kantor Kominfo, Senin, 17 Juli 2023.

Lebih lanjut, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong mengatakan Kementeriannya akan memanggil dan berkoordinasi dengan Dukcapil Kemendagri, serta dengan Badan Siber dan Sandi negara (BSSN).

Melalui pemanggilan tersebut, Kominfo akan mendengarkan laporan. Jika ditemukan terjadi kebocoran, Kansong melanjutkan, BSSN bakal melakukan audit dan mencari tahu data apa saja dan seberapa banyak yang bocor. Setelah itu baru dilaporkan ke Kominfo.

"Kalau ada pengendalian data yang tidak baik,maka sudah diatur dalam PP Nomor 7I Tahun 2019, sanksi apa yang bisa kami jatuhkan ke pengendali data," kata Kanson. "Sanksinya administratif. Karena UU Perlindungan Data Pribadi masih dalam masa transisi, kami gunakan PP Nomor 71."

Selanjutnya: Ihwal dugaan kebocoran data ini....

<!--more-->

Ihwal dugaan kebocoran data ini, pengamat keamanan siber dari Vaksincom Alfons Tanujaya menduga data yang bocor termasuk data penduduk Indonesia yang sudah meninggal. Dalam analisisnya, Alfons menemukan 69 kolom. Sebanyak 28 kolom di antaranya mengandung informasi penting, seperti NIK, nama lengkap, tanggal lahir, hingga tangal nikah dan tanggal cerai, serta nomor akta nikah dan nomor akta cerai.

"Yang memprihatinkan, ada informasi soal kelainan fisik, penyandang cacat," kata Alfons dalam keterangan video yang diterima Tempo, Minggu malam, 16 Juli 2023. Di samping itu, ada data nama orang tua hingga nama ketua RT dan RW.

Alfons mengatakan data yang diduga bocor itu merujuk data Kemendagri karena ada data nama petugas beserta NIK-nya. "Jadi kalau menyangkal, saya juga bingung."

Alfons pun mengatakan pentingnya audit data secara rutin oleh instasi terkait. Termasuk pemberian sanksi bagi pengelola data yang melakukan pelanggaran.

"BSSN perlu memberi peringatan. Data kependudukan ini kan data inti masyarakat Indonesia. Tolong dijaga dengan baik," ujar Alfons.