TEMPO.CO, Jakarta - Riset yang dilakukan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bersama Ernst & Young Indonesia menemukan kebutuhan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah alias UMKM yang mencapai ribuan triliun pada 2026.

"Berdasarkan hasil riset EY, total kebutuhan pembiayaan UMKM pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp 4.300 triliun dengan kemampuan suplai saat ini sebesar Rp 1.900 triliun," kata Sekretaris Jenderal AFPI, Sunu Widyatmoko, saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023.

Artinya, lanjut dia, masih terdapat selisih Rp 2.400 triliun total pembiayaan sektor UMKM. Dengan begitu, dia mengungkapkan sektor tersebut diprediksi memiliki pertumbuhan kurang lebih 7 persen dari periode 2022 hingga 2026.

"Hal ini menyebabkan kredit gap akan terus bertambah," tutur Sunu.

Dia melanjutkan, sebelum ada riset tersebut, pelaku usaha menilai kredit gap yang diterbitkan bank dunia semakin mengecil. Sebab, pelaku usaha beranggapan telah membantu memberikan pinjaman ke unbankable. Ternyata, kata dia, hasil dari riset menyatakan sebaliknya.

"Riset ini juga menemukan kontribusi pembiayaan industri fintech lending pada 2026 diprediksi hanya sebesar 1 persen dari total suplai dan tumbuh dengan laju 0,1 persen," beber Sunu.

Jadi, kata dia, kemampuan pembiayaan fintech lending untuk UMKM masih kecil. Sebab, belum merata dan rendahnya literasi keuangan dan literasi digital di berbagai daerah di Indonesia, serta belum terbentuknya ekosistem regulasi dan operasi bagi fintech lending.

Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan sejak 2017 hingga Mei 2023, anggota AFPI telah melakukan pendanaan secara agregat sebesar Rp 621 triliun, dengan outstanding pinjaman per Mei 2023 sebesar Rp 51 triliun.

"Angka ini masih jauh dari total kebutuhan pendanaan UMKM di tanah air," tutur dia.

Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Bambang W. Budiman, mengatakan kontribusi sektor UMKM kepada pendapatan domestik bruto atau PDB mencapai 60 persen.

"Tenaga kerjanya 17,5 juta, terutama yg masuk ke ekonomi digital," ujar Bambang.

Menurut dia, masih ada ruang yang cukup besar dan luas untuk terus dikembangkan. Apalagi, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun ini ingin mencapai 24 juta UMKM yang masuk ke ekosistem ekonomi digital.

Pilihan editor: IPEMI Solo Fokus Mendorong Pengembangan UMKM, Tak Akan Ikut Terjun ke Politik