TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dijadikan pilot project oleh pemerintah pusat untuk memulai penerbitan obligasi daerah.

“Jawa Barat dianggap manajemen keuangannya sangat baik, di rating sangat baik. Jadi akan dijadikan pilot project untuk mempercepat pembangunan Jawa Barat melalui sumber pendanaan yang namanya obligasi daerah dalam bentuk obligasi daerah konvensional atau syariah ke sukuk,” kata dia, Senin, 2 Juli 2023.

Ridwan Kamil mengatakan, inovasi pendanaan dengan obligasi daerah memang dibutuhkan oleh Jawa Barat. Hitungan Pemerintah Provinsi, Jawa Barat membutuhkan Rp 800 triliun untuk membangun seluruh infrastruktur yang dibutuhkan. Sementara pembiayaan dengan mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) rutin maksimal hanya sanggup membiayai hingga Rp 50 triliun.

“Jadi butuh 80 tahun untuk mengejar sebuah mimpi infrastruktur menjadi sangat paripurna. Kalau hanya mengandalkan ABPD saja waktunya terlalu panjang, maka harus ada inovasi mempercepat pembangunan itu, khususnya infrastruktur,” kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil meyakini, dana obligasi daerah untuk pembiayaan infrastruktur akan membawa dampak percepatan pada sektor-sektor ikutannya. “Kalau infrastruktur dibangunnya di awal, maka akan mengakselerasi perekonomian yang menjadi fasilitasi dari infrastruktur itu,” kata dia.

Selanjutnya: Ridwan Kamil mengatakan, sedikitnya ada dua proyek....

<!--more-->

Ridwan Kamil mengatakan, sedikitnya ada dua proyek infrastruktur yang tengah dijajaki dengan pembiayaan lewat obligasi daerah. Pilot project-nya itu akses ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Kemudian, rumah sakit-rumah sakit untuk anggaran di 2024.

"Step awalnya sudah siap, tinggal diketok palu aja antara Pemprov dengan DPRD. Untuk ketok palu perlu kesepakatan bersama, semua orang harus paham dulu bahwa membangun itu tidak bisa 100 persen mengandalkan pendapatan yang rutin seadanya,” kata dia.

Menurut Ridwan Kamil, ancar-ancar dana yang di incar dengan skema obligasi daerah tersebut Rp 2 triliun. Namun detailnya masih dibahas. “Belum sampai ke teknis, ini lebih ke menggolkan saja,” kata dia.

Namun, Ridwan Kamil mengaku, pembiayaan obligasi daerah terkendali banyak hal. “Apa kendalanya? Ini kan pinjaman jangka panjang, sementara jabatan gubernur berakhir 5 tahun. Nanti gubernur berikutnya harus bertanggung jawab. Hal-hal yang sifatnya politis begini yang menghalangi kemajuan pembangunan. Itu gak bisa hanya diukur 5 tahunan, ada sekian persen yang harus berkelanjutan siapa pun yang menjadi pemimpin daerah,” kata dia.

Pilihan Editor: Jokowi Ungkap Kunci Pertumbuhan Ekonomi Semester Kedua 2023, Tak Cukup Hanya Investasi