TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan soal keputusan pemerintah untuk tidak menimpor kereta rel listrik (KRL) bekas. Menurut Erick, keputusan itu berdasarkan hasil rapat yang dia ikuti bersama dengan beberapa menteri dan stakeholder terkait.

Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Keputusannya mengimpor kereta baru, tidak bekas. Ya Alhamdulillah, kan kalau baru lebih bagus secara teori,” ujar dia di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin, 26 Juni 2023.

Menurut Erick, sekarang tinggal soal pemodalannya seperti apa. Hasil rapat tersebut juga nantinya akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Tujuannya agar bisa ada solusinya soal pendanaannya.

Selain itu, Erick menegaskan pihaknya juga sudah memberikan modal tambahan kepada PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA untuk meningkatkan produksinya. “Alhamdulillah walaupun PMN tambahan kan dividen BUMN-nya bagus. Kalau di-comparable PMN dan dividennya masih lebih tinggi. Ini yang dijaga,” tutur dia.

Sebelumnya, rencana soal impor KRL baru disampaikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan pemerintah sedang berencana mengimpor sebanyak tiga rangkaian. "Jadi kami tuh tidak mengimpor barang bekas. Karena itu melanggar Permendag yang tidak boleh impor barang di atas 20 tahun. Dan juga (aturan) dari Perhubungan," kata dia saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat pada Jumat malam, 23 Juni 2023.

Selanjutnya: Rencana impor KRL baru, kata Luhut, baru saja ...

<!--more-->

Rencana impor KRL baru, kata Luhut, baru saja diputuskan oleh pemerintah. Karena itu, dia memperkirakan tiga rangkaian KRL baru itu tidak akan datang tahun ini. Namun, ia mengatakan pemerintah akan berusaha mengimpornya sesegera mungkin.

Luhut mengaku tak mengetahui pasti berapa nilai impor KRL baru dari Jepang tersebut. Tetapi, dia menegaskan langkah ini tak akan membuka tarif KRL naik.

Alhasil, di samping mengimpor 3 rangkaian baru, pemerintah juga akan membuat sendiri di dalam negeri. Pembuatan KRL akan dilakukan oleh PT Industri Kereta Api atau Inka. Luhut menyebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu akan membuatnya di Banyuwangi dan Madiun.

Total biaya yang disiapkan, kata Luhut, sebesar Rp 9,3 triliun. Ia berujar tata pengelolaanya akan dilakukan oleh PT Kereta Api (Persero) atau KAI dan BPKP. Menurutnya, upaya tersebut dapat membuat aset yang ada bisa digunakan dengan optimal.

Dia tak menampik ada kemungkinan kekurangan rangkaian, karena itu pemerintah memutuskan untuk mengimpor kereta yang baru. "Di samping itu kita siapkan lagi penyangga yang lain kalau dibutuhkan," ujar Luhut.

MOH KHORY ALFARIZI | M JULNIS FIRMANSYAH | RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan Editor: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Digratiskan hingga Oktober, Balik Modal Bisa Lebih Lama?