TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, buka suara soal penggunaan pengawas asing dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebelumnya, Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan penggunaan tenaga asing dilakukan untuk menjaga kualitas.

"Kami menolak wacana penggunaan pengawas asing," kata Suryadi melalui keterangan tertulis kepada Tempo, Minggu, 18 Juni 2023.

Dengan menggunakan tenaga asing, kata Suryadi, pemerintah mengecilkan kualitas SDM bangsa Indonesia, yang sebenarnya tidak kalah dengan tenaga kerja asing. Terlebih jika mengacu data Ditjen Bina Marga Konstruksi Kementerian PUPR, lanjut Suryadi, per Januari 2023 jumlah tenaga kerja kontrak atau TKK sangat melimpah. Setidaknya ada 18.308 TKK reguler, 9.796 TKK IKN, dan 45.814 TKK vokasi.

Selain itu, sebanyak 411.402 sertifikat kompetensi telah terbit dan telah dimiliki oleh tenaga kerja konstruksi, sejak Januari 2020 sampai 10 Februari 2023. Sertifikat itu dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi maupun Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan rincian 158.315 Sertifikat Kompetensi Ahli, 219.038 Sertifikat Kompetensi Terampil, 19.165 Sertifikat Kompetensi Teknisi/Analis, dan 14.884 Sertifikat Kompetensi Operator.

"Kami berpendapat IKN harusnya dibangun sebagai maha karya bangsa Indonesia sendiri," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Suryadi mengatakan, kualitas TKK Indonesia tidak kalah dengan asing karena terbukti mampu membangun gedung dengan standar internasional semisal pada Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan Jakarta International Stadium (JIS).

"Selain itu, perlu diingat bahwa beberapa bangunan strategis di IKN seperti istana presiden merupakan obyek vital yang harus steril dari pihak asing karena menyangkut kerahasiaan pengamanan kepala negara," kata Suryadi.

Pilihan Editor: Polemik Ekspor Pasir Laut, Begini Awal Mulanya hingga Tudingan Ada Pihak yang Diuntungkan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini