TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti kecilnya anggaran sosial untuk pengentasan kemiskinan. Padahal, tuturnya, angka kemiskinan daerah di Tanah Air masih tinggi.

"Kita kan tau masih banyak kemiskinan. Mestinya itu diprioritaskan dulu," ujar Jokowi dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta Timur, Rabu, 14 Juni 2023.

Jokowi menegaskan hal itu perlu betul-betul diawasi. Dia meminta BPKP untuk mengidentifikasi sumber masalahhnya dan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait. Jokowi pun mendorong agar BPKP mendampingi dan mengawal alokasi anggaran tersebut.

"Itu semua agar betul-betul anggaran kita ini produktif. sekali lagi kita ini bersaing dengan negara-negara lain," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, APBN dan APBD harus digunakan sebaik mungkin. BPKP harus bekerja maksimal sebagai lembaga pengawas yang mampu menyasar hingga pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.

"BPKP harus bisa mengawal, mengawasi, dan bisa mengarahkan. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota itu takut dan segan pada BPKP. Gunakan ini untuk kebaikan negara," ujar Jokowi.

Selanjutnya: Menpan RB Abdullah Azwar Anas juga menyoroti....

<!--more-->

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas sebelumnya juga menyoroti soal alokasi anggaran ini. Dia mengungkapkan, anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun habis untuk rapat dan studi banding di hotel.

Pernyataan itu dikemukakan Anas, sapaannya, pada Jumat, 27 Januari 2023. Teranyar, Anas telah memberikan klarifikasi atas pernyataannya tersebut. Dia mengatakan ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal.

"Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp 500 triliun habis untuk studi banding dan rapat," tutur Anas dilansir dari laman Kemenpan-RB, Minggu, 29 Januari 2023.

Anas pun mengaku telah diminta Jokowi untuk memastikan anggaran yang ada harus dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung ke warga. "Lebih baik anggarannya dialihkan menambah alokasi pemberdayaan yang langsung berdampak ke masyarakat," kata dia.

Pilihan Editor: 20 Pengusaha Prancis Kunjungi IKN, Otorita IKN Terima 4 LOI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini